KabarBaik.co, Sidoarjo – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam menjaga tata kelola keuangan daerah terus diperkuat. Tak hanya fokus pada pembangunan fisik dan pelayanan publik, Pemkab juga menaruh perhatian serius pada transparansi pengelolaan anggaran serta penataan aset daerah demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Langkah penguatan itu dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pendapatan, belanja, hingga penatausahaan aset di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pembenahan dilakukan agar sistem administrasi keuangan daerah berjalan semakin tertib, efektif, dan akuntabel.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa evaluasi dan pembenahan tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Setiap temuan dan rekomendasi menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Seluruh OPD harus segera menindaklanjuti agar tata kelola keuangan dan penatausahaan aset daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya usai exit meeting pemeriksaan LKPD di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/5).
Menurutnya, penguatan pengawasan internal serta peningkatan disiplin administrasi akan terus dilakukan demi mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dari tahun ke tahun.
“Kami ingin mempertahankan opini WTP mulai dari tertib administrasi, pengawasan pelaksanaan kegiatan, hingga penataan aset daerah yang lebih optimal,” tuturnya.
Dalam proses evaluasi tersebut, masih ditemukan sejumlah catatan yang perlu segera dibenahi. Mulai dari administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, hingga penatausahaan aset tetap daerah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Tak hanya itu, pengawasan internal juga terus diperkuat untuk meminimalisasi potensi kesalahan administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.
Sementara itu, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Catur menegaskan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan menjadi instrumen evaluasi guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Temuan pemeriksaan bukan semata mencari kesalahan, tetapi menjadi instrumen evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan sesuai ketentuan,” jelasnya.
BPK juga mendorong seluruh perangkat daerah agar segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan, khususnya terkait administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, dan penatausahaan aset daerah.
“Komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah,” pungkasnya.(*)
