KabarBaik.co – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Jember tahun 2025 tercatat mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp 700 miliar.
Angka ini dinilai masih sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memicu DPRD Jember untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, data tersebut diperoleh setelah pihaknya menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Per 11 Desember 2025, angka Silpa mencapai Rp 700 miliar. Kami memproyeksikan hingga tutup kas daerah pada 31 Desember nanti, angka tersebut bisa turun ke kisaran Rp 600 miliar. Namun, untuk angka pastinya akan kami koordinasikan kembali dengan TAPD,” kata Halim, Jumat (2/1).
Meski angkanya sudah terlihat, Halim mengaku belum bisa merinci OPD mana saja yang serapan anggarannya tidak maksimal. Oleh karena itu, DPRD akan menugaskan setiap komisi untuk membedah rapor kinerja mitra kerja mereka masing-masing.
“Nanti akan ada evaluasi dari tiap komisi bersama mitra OPD-nya. Kami ingin melihat secara jelas di titik mana anggaran tidak terserap maksimal. Data potret per OPD ini penting agar kami bisa memberikan rekomendasi yang tepat,” terangnya.
Beberapa temuan lapangan dari anggota dewan juga akan menjadi bahan evaluasi, salah satunya adalah keterlambatan eksekusi proyek konstruksi fisik yang kerap menjadi penyebab membengkaknya Silpa.
Sebagai Ketua DPC Gerindra Jember, Halim menegaskan bahwa tahun pertama pemerintahan Bupati Jember ini menjadi momentum penting untuk pembenahan.
Ia menekankan pentingnya sinergisitas antara program pemerintah pusat dan daerah, khususnya di sektor ketahanan pangan.
“Pada APBD 2026 mendatang, program ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama. Berbagai bantuan seperti alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, irigasi, hingga optimalisasi lahan harus dikelola secara maksimal,” tegas Halim.
Ia mengimbau agar OPD teknis, seperti Dinas Ketahanan Pangan, tidak menunda-nunda eksekusi program hingga akhir tahun.
“Eksekusi program jangan selalu menumpuk di triwulan kedua atau menjelang akhir tahun. Jika perencanaan dilakukan dengan matang sejak awal, program akan berjalan lebih baik dan dampak Silpa tidak akan sebesar sekarang,” pungkasnya. (*)
