KabarBaik.co, Bojonegoro – Penyidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Drokilo hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kasus yang telah ditangani Kejaksaan Negeri Bojonegoro sejak 2023 tersebut memicu keresahan di tengah masyarakat.
Pada akhir 2025 lalu, pihak inspektorat telah menyerahkan hasil audit berupa angka kerugian negara kepada kejaksaan. Namun, hingga Maret 2026, proses hukum masih belum menemui titik terang.
Sujiono, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Drokilo, mengungkapkan bahwa ketidakjelasan penanganan kasus ini menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Ia mengaku sering mendapat pertanyaan dari warga terkait perkembangan kasus tersebut.
“Kami dari BPD kesulitan menjelaskan ke warga karena banyak yang mempertanyakan kejelasan kasus ini,” ujar Sujiono, Kamis (26/3).
Ia menambahkan, dalam waktu dekat BPD akan kembali mendatangi kantor kejaksaan untuk meminta kejelasan. Langkah ini merupakan hasil kesepakatan bersama anggota BPD lainnya.
“Kami berencana kembali ke kejaksaan untuk mempertanyakan perkembangan kasus ini. Apalagi inspektorat sebelumnya sudah menyampaikan bahwa kerugian negara telah diserahkan ke pihak kejaksaan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Inal Sainal Saiful, menyatakan bahwa proses penyidikan masih berjalan sesuai prosedur. “Proses masih berjalan,” ujarnya singkat.
Namun, saat ditanya mengenai kendala dalam pengungkapan kasus tersebut, pihak kejaksaan enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Mereka hanya memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Sebagai informasi, Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah memeriksa sejumlah perangkat desa sejak 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan APBDes tahun anggaran 2021, 2022, dan 2024 di Desa Drokilo. (*)
