KabarBaik.co, Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro kembali mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) pada tahun anggaran 2026. Namun, besaran anggaran yang disiapkan tahun ini turun sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
BKKD merupakan program yang bersumber dari APBD Bojonegoro dan mulai digulirkan sejak 2021. Program ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa melalui penyaluran dana langsung kepada pemerintah desa. Selama beberapa tahun terakhir, setiap desa menerima alokasi hingga miliaran rupiah untuk membangun jalan, saluran irigasi, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran BKKD pada 2021 mencapai sekitar Rp 461 miliar, kemudian Rp 430 miliar pada 2022. Pada 2023, program BKKD difokuskan untuk pengadaan mobil siaga bagi 386 desa dengan nilai sekitar Rp 96 miliar. Sementara pada 2024 dialokasikan sekitar Rp 546 miliar, namun anggaran tersebut gagal direalisasikan.
Sementara untuk 2025 lalu Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran BKKD sekitar Rp 806 miliar. Sementara pada 2026, nilai anggaran tersebut disebut turun menjadi kurang dari Rp 170 miliar, atau hanya sekitar seperlima dari alokasi tahun sebelumnya.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, tidak merinci besaran pasti anggaran BKKD tahun ini. Namun, ia menegaskan bahwa penurunan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan di tingkat desa.
“Kita sesuaikan dengan APBD kita,” ujar Setyo Wahono, Jumat (7/8).
Penurunan anggaran BKKD sejalan dengan menyusutnya kapasitas APBD Kabupaten Bojonegoro. Pada 2026, APBD Bojonegoro tercatat sekitar Rp 6,4 triliun, lebih rendah dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 7,8 triliun. Bahkan, pada 2027 mendatang, APBD Bojonegoro diproyeksikan kembali turun menjadi sekitar Rp 5,7 triliun.
Di balik besarnya manfaat pembangunan yang dihasilkan, program BKKD juga meninggalkan catatan hukum yang tidak sedikit. Sejak pelaksanaannya pada 2021 hingga 2025, sejumlah perkara dugaan korupsi terkait BKKD telah menyeret kepala desa, perangkat desa, hingga pihak rekanan ke meja hijau.
Beberapa kasus yang telah ditangani aparat penegak hukum di antaranya terjadi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, yang menjerat dua tersangka yakni kepala desa dan sekretaris desa. Selain itu, terdapat satu tersangka dari Desa Punggur, enam tersangka dari enam desa di Kecamatan Padangan, lima tersangka dalam perkara pengadaan mobil siaga desa, serta satu tersangka dari Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem.
Berkaca pada berbagai kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah, camat, hingga pemerintah desa agar pelaksanaan BKKD tahun 2026 dilakukan secara lebih hati-hati dan akuntabel.
Plt Kajari Bojonegoro Martha Parulina Berliana mengatakan pengalaman pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan masih banyak potensi persoalan, mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kurang tepat hingga lemahnya penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Menurutnya, berbagai kelemahan tersebut harus diantisipasi sejak awal melalui pendampingan teknis dan pengawasan yang berkesinambungan agar tidak kembali berujung pada persoalan hukum.
“Hambatan-hambatan tersebut harus diantisipasi sejak awal melalui pendampingan teknis yang intensif, pengawalan, dan pengawasan sehingga tidak berkembang menjadi persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Martha. (*)
