KabarBaik.co, Gresik – Polres Gresik telah menerima informasi terkait dugaan penipuan penerimaan SK ASN (PPPK dan PNS) di lingkungan Pemkab Gresik yang viral menjadi sorotan publik. Kendati demikian, pihak kepolisian belum bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut karena belum ada korban yang membuat laporan polisi.
Hal itu disampaikan langsung Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution. Kendati belum ada laporan dari para korban, pihak sudah mulai berkoordinasi dengan BKPSDM Pemkab Gresik guna penanganan lebih lanjut.
“Jadi sampai saat ini belum ada kami terima laporan polisi, namun pengaduan tersebut ada di pihak BKPSDM Pemkab Gresik. Sehingga BKPSDM nanti akan berkoordinasi dengan kami dari pihak Polres Gresik,” jelas Kapolres Rama, Kamis (9/4).
“Untuk selanjutnya apabila ada masyarakat yang dirugikan baik itu materi maupun nonmateri bisa langsung datang ke Polres Gresik untuk membuat laporan polisi,” sambungnya memberikan imbauan.
AKBP Ramadhan belum bisa memastikan berapa jumlah korban dugaan penipuan tersebut. Namun, ujar kapolres, informasinya mereka hari ini sedang dikumpulkan dan BKPSDM sudah menyediakan tempat untuk menerima laporan tersebut.
Baca Juga: Pede Jadi ASN, Kok Bisa Belasan Orang Pakai Seragam Bawa SK Palsu Ngantor di Pemkab Gresik
Pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa para korban tersebut disinyalir mengeluarkan sejumlah materi untuk mendapatkan SK palsu tersebut. Namun lagi-lagi, karena belum ada laporan polisi penyelidikan lebih lanjut belum bisa dilakukan.
“Karena belum ada laporan polisi yang kami terima, kami sementara belum bisa melakukan penyelidikan. Karena nanti dasar kami adalah laporan polisi tersebut,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, kasus ini terungkap setelah seorang wanita berinisial SE datang ke Kantor Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Gresik, Senin (6/4) sekitar pukul 08.15 WIB. Ia mengenakan seragam ASN dan mengaku hendak mulai bekerja dengan membawa surat keputusan (SK) pengangkatan PNS tahun 2024.
Kepala Bagian Prokopim Setda Gresik Imam Basuki, awalnya mengira yang bersangkutan merupakan ASN yang dimutasi. Namun, kejanggalan muncul saat korban mengaku ditempatkan di Bagian Humas yang sudah tidak ada.
“Awalnya saya kira ada PNS yang dimutasi ke Prokopim. Tapi yang bersangkutan mengaku ditempatkan di Bagian Humas, padahal sudah tidak ada,” ujar Imam kepada awak media.
Kecurigaan semakin kuat setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang dibawa SE. Meski nama pejabat yang tercantum benar, tanda tangan dalam SK tersebut tidak sesuai.
Dari keterangan korban, terdapat sekitar 12 hingga 15 orang lain yang juga diduga menjadi korban dengan modus serupa. Mereka dijanjikan menjadi ASN dan diminta masuk kerja di lokasi berbeda pada hari yang sama.(*)
