LAUTAN Indonesia belakangan tidak baik-baik saja. Di balik gelombang pasang yang menghantam pesisir utara Jawa Tengah, mulai mengemuka gelombang keputusasaan yang jauh berpotensi lebih destruktif. Ribuan nelayan di Kabupaten Pati dan sekitarnya kini dilaporkan terpaksa mulai memarkir kapal mereka. Bukan karena cuaca buruk atau musim paceklik yang lazim terjadi. Tapi, karena harga solar industri yang telah melampaui batas nalar, yakni sekitar Rp 30.000 per liter.
Jeritan tersebut bukan sebatas keluhan rutin atas biaya operasional. Namun menjadi lonceng kematian bagi sektor perikanan tangkap kita. Ketika harga bahan bakar meroket hingga berkali-kali lipat dari harga subsidi, profesi nelayan tidak lagi menjadi sumber penghidupan, melainkan bayang-bayang jeratan utang yang kian mencekik.
Adalah sebuah ironi pahit ketika nelayan di negeri maritim terbesar di dunia justru “karam” di darat karena bahan bakar. Kenaikan harga solar industri yang tidak terkendali telah menciptakan jurang sosiokultural yang sangat lebar. Bagi kapal-kapal di atas 30 GT, pilihan yang tersisa kini hanya dua. Nekat melaut dengan risiko kerugian ratusan juta rupiah akibat biaya BBM yang memakan 70-80% total biaya operasional, atau membiarkan jaring-jaring mereka membusuk di pelabuhan.
Data di lapangan menunjukkan realitas yang mengerikan. Diperkirakan hanya sekitar 15% kapal dari wilayah Juwana dan sekitarnya yang masih sanggup beroperasi. Artinya, 85% kekuatan produksi protein laut kita di wilayah tersebut sedang lumpuh total. Jika dermaga berubah menjadi kuburan kapal, maka kesejahteraan masyarakat pesisir sedang berada di ujung tanduk.
Lebih dari Sekadar Solar
Pemerintah mungkin melihat fenomena ini hanya sebagai dinamika harga energi global yang harus disesuaikan sebagai dampak harga minyak dunia meroket. Namun, bagi masyarakat pesisir, solar adalah jantung kehidupan. Matinya mesin kapal memicu efek domino yang luar biasa terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional:
Pertama, lumpuhnya ekonomi mikro pesisir. Kapal yang tidak melaut berarti hilangnya nafkah bagi ribuan orang. Satu kapal besar menyerap puluhan ABK. Jika ribuan kapal bersandar, maka pengangguran massal terjadi seketika. Sektor turunan seperti kuli panggul di TPI, buruh pabrik es balok, mekanik bengkel kapal, hingga ibu-ibu penjual nasi di pelabuhan ikut kehilangan omzet. Sirkulasi uang di desa-desa nelayan berhenti berputar.
Baca Juga: Makin Nyesek! Buntut BBM Nonsubsidi Naik Lagi, Isi Full Tank Mobil Diesel Setara Cicilan Motor
Kedua, ancaman ketahanan pangan. Ikan adalah sumber protein hewani yang paling terjangkau bagi rakyat Indonesia. Kapal-kapal besar inilah yang selama ini menyuplai pasar domestik. Jika armada ini berhenti bergerak, pasokan ikan akan langka dan harganya akan meroket di pasar-pasar tradisional. Protein laut yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa dalam memerangi stunting justru akan menjadi barang mewah yang tak terbeli.
Ketiga, ketergantungan pada impor. Kekosongan pasokan lokal adalah “karpet merah” bagi masuknya ikan impor. Sangat tragis jika di masa depan kita harus mengonsumsi ikan beku dari luar negeri hanya karena nelayan kita sendiri dipaksa kalah oleh regulasi harga bahan bakar di rumah sendiri.
Solar Khusus Perikanan
Nelayan mungkin tidak meminta belas kasihan berupa bansos yang bersifat sementara. Mereka hanya meminta keadilan kebijakan yang berkelanjutan. Menyamakan nelayan—yang bertaruh nyawa demi kedaulatan pangan—dengan sektor industri ekstraktif seperti pertambangan besar dalam hal harga BBM adalah sebuah kekeliruan fatal.
Baca Juga: Rupiah Loyo? Menuntut Tanggung Jawab Menteri Keuangan
Sudah saatnya pemerintah, misalnya, melahirkan regulasi BBM Harga Khusus Perikanan. Harga di kisaran Rp 10.000 – Rp 13.000 per liter bukan sekadar angka subsidi, melainkan investasi strategis negara untuk memastikan piring rakyat tetap terisi protein dan ribuan kepala keluarga di pesisir tetap memiliki martabat.
Jika aspirasi tersebut terus diabaikan, kita tidak hanya akan kehilangan armada nelayan, tetapi juga kehilangan kedaulatan di atas gelombang. Jangan biarkan semboyan “Jalesveva Jayamahe” hanya menjadi slogan usang di tengah dermaga yang sepi. (*)
