KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan memastikan akan memutus 609 guru honorer yang tidak lulus seleksi PPPK dan masa kerja kurang dari dua tahun. Keutusan ini dilakukan karena tidak ada lagi anggaran untuk menggaji guru honorer yang ada.
Ratusan guru honorer itu terdiri dari 3 guru TK Negeri, 471 guru SDN dan 134 guru SMPN, ditambah seorang pegawai di Disdikbud. Sebab negara tidak menyediakan alokasi anggaran untuk membayar honor mereka.
Mohammad Syafi’i, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan menyampaikan, kedepan di sekolah-sekolah negeri tidak lagi ada guru honorer. Adanya PNS dan PPPK yang saat itu sudah diberikan kesempatan untuk seleksi PPPK.
“Jadi memang kedepan itu nanti di sekolah-sekolah negeri hanya ada ASN, yakni PNS dan PPPK dan harus dilaksanakan,” kata Syafi’i, Selasa (18/2).
Pemerintah sendiri tidak bisa memaksa mereka untuk tetap mengajar. Sebab hal itu juga akan menimbulkan masalah baru. Terutama berkaitan dengan sumber pembiayaan untuk membayar honor mereka.
“Secara manusiawi jelas kami prihatin, cuma kalau dipaksakan justru melanggar aturan. Makanya saat ini kami sedang siapkan edaran kepada satuan pendidikan terkait kebijakan merumahkan guru-guru honorer itu,” katanya.
Bagaimanapun, mereka, kata Syafi’i, memiliki jasa dalam dunia pendidikan. Jadi jangan sampai setelah dirumahkan justru meninggalkan kesan ratusan guru honorer itu ‘tersisih’.
“Nilai-nilai kemanusiaan ini yang kami harapkan bisa diterjemahkan satuan pendidikan agar para guru bisa menerima kebijakan ini dengan baik, termasuk bila memungkinkan memberikan pengarahan atau pembinaan sehingga mereka bisa tetap mengajar di sekolah swasta,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Eko Suryono menegaskan pihaknya masih akan memperjuangkan nasib ratusan guru honorer itu. Mereka akan mengupayakan pemerintah pusat sedikit melonggarkan kebijakan melalui Senayan.
“Kami akan ke DPR RI untuk memperjuangkan ratusan guru yang ada, dimana mereka telah banyak berpartisipasi dalam dunia pendidikan,” tandasnya. (*)
