KabarBaik.co, Surabaya– Peringatan Hari Buruh Sedunia atau may day di Jawa Timur tahun ini berlangsung kondusif dengan nuansa dialogis yang kental. Ribuan buruh dari berbagai daerah memadati kawasan depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (1/5).
Agenda tahunan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Forkopimda.
Kehadiran Gubernur Khofifah yang didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Adhy Karyono, Pangdam V/Brawijaya, serta Kapolda Jatim menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan elemen pekerja dalam menjaga harmoni di Jawa Timur.
Percepatan Regulasi dan Aspirasi Pusat
Dalam keterangannya, Khofifah menegaskan bahwa aspirasi buruh telah dibahas secara mendalam melalui forum dialog sebelumnya. Terkait tuntutan di tingkat pusat, isu utama yang disorot adalah percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.
“Sudah berjalan satu setengah tahun dari batas waktu dua tahun yang diberikan MK. Percepatan pembahasan ini menjadi harapan besar para buruh agar ada kepastian regulasi,” ujar Khofifah.
Komitmen Daerah: Transportasi hingga Pendidikan
Di level provinsi, Pemprov Jatim fokus pada langkah konkret untuk menekan biaya hidup buruh, salah satunya melalui perluasan akses transportasi umum. Khofifah menanggapi serius usulan pembukaan Koridor 8 Trans Jatim yang menghubungkan kawasan industri di Pasuruan, termasuk wilayah PIER.
“Kebutuhan transportasi buruh di sana sangat mendesak. Meski perlu koordinasi lintas sektor dan komunikasi dengan angkutan lokal, kami targetkan tahun depan Koridor 8 sudah bisa direalisasikan,” tegasnya.
Selain transportasi, sektor pendidikan anak buruh menjadi rapor merah yang akan segera dievaluasi. Khofifah menyayangkan kuota afirmasi 5 persen bagi anak buruh masuk SMA/SMK Negeri baru terealisasi 1,33 persen pada 2025.
“Ini evaluasi serius. Kami ingin memastikan putra-putri buruh mendapatkan akses pendidikan terbaik,” tambahnya.
Keringanan Pajak dan Solusi Hunian
Dari sisi fiskal, Pemprov Jatim tengah menyiapkan skema pengurangan pajak sekitar 20 persen bagi buruh, melengkapi kebijakan pembebasan pajak bagi masyarakat kategori desil 1-4 yang sudah berjalan.
Isu perumahan juga menjadi poin krusial. Mengingat tingginya harga lahan di ring satu seperti Gresik dan Sidoarjo, Pemprov Jatim berupaya menjembatani komunikasi dengan kementerian terkait melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Khofifah berharap kunjungan Menteri Perumahan dalam waktu dekat dapat menghasilkan solusi konkret terkait ketersediaan lahan terjangkau bagi buruh.
Peringatan May Day tahun ini membuktikan bahwa pendekatan dialogis mampu mengubah aksi jalanan menjadi momentum penguatan komitmen. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun berkomitmen terus mengawal tuntutan ini demi kesejahteraan pekerja yang lebih baik di masa depan. (*)
