KabarBaik.co – Maraknya toko modern di Kecamatan Kota Bojonegoro menjadi perhatian serius bagi para anggota DPRD Bojonegoro. Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Choirul Anam mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya segera memanggil pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro.
Menurut Choirul, maraknya toko modern di Kabupaten Bojonegoro sangat berdampak bagi para UMKM kecil. Karena itu, pendirian toko modern di Kabupaten Bojonegoro harus dibatasi.
“Sesuai dengan Perbup Nomor 48 Tahun 2021 itukan sudah jelas membatasi jumlah pendirian toko modern di Kabupaten Bojonegoro, tapi nyatanya kita lihat di lapangan banyak sekali berdiri toko modern. Itukan sama halnya dengan mematikan perekonomian pengusaha kecil,” tegas Choirul, Senin (9/12)
Choirul menyebut, pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan beberapa dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro.
“Kita akan lakukan klarifikasi ke dinas terkait, kenapa itu bisa terjadi, apakah dalam pendirian toko modern tersebut sudah berizin atau belum. Tapi kami menyakini bahwa pendirian toko tersebut adalah ilegal,” tutur Choirul.
Menurut Choirul, pihaknya juga sempat mendengar adanya pungutan liar dalam mendirikan bangunan toko modern, khusunya di Kecamatan Kota Bojonegoro. “Jika itu memang benar akan sangat memalukan, dan kami sangat mendukung langkah Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang telah melakukan pulbaket agar praktik-praktik seperti ini tidak terjadi di Kabupaten Bojonegoro,” tandas Choirul. (*)
