KabarBaik.co – Ratusan warga Dusun Gunung Bukor, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Komando Latih Marinir (Kolatmar), Jumat (15/11). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan Batalyon 15 Marinir TNI-AL yang direncanakan berdiri di kawasan permukiman mereka.
Sebelum tiba di Mako Kolatmar, massa berjalan kaki dari titik yang menjadi lokasi rencana pembangunan. Dalam aksi tersebut, warga turut membawa sebuah alat berat milik kontraktor untuk kemudian diserahkan kembali kepada pihak marinir sebagai simbol penolakan atas proyek tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, turut hadir mendampingi warga dalam aksi damai itu. Ia menegaskan bahwa tuntutan masyarakat harus dihormati dan dijadikan perhatian serius pemerintah.
“Ini semua merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang harus dihargai. Puluhan tahun tidak ada penyelesaian dan instalasi tersebut berpotensi mengancam keselamatan warga. Beberapa waktu lalu ada warga yang terkena peluru nyasar, terkena ledakan dan sebagainya,” ujar Eko di hadapan warga.
Eko menilai tidak ada urgensi pembangunan instalasi militer baru di wilayah permukiman. Terlebih di Sumberanyar dan kawasan sekitarnya yang telah lama merasa terancam oleh aktivitas latihan militer.
“Masyarakat menilai tidak ada urgensi sama sekali untuk membangun Batalyon 15 di wilayah Sudarnaya dan sekitarnya. Harapan kami tidak boleh ada pembangunan militer di area permukiman warga,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat untuk turun tangan menyelesaikan polemik tersebut secara adil dan berdasarkan kepentingan masyarakat. “Kami berharap Presiden Republik Indonesia dan pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan ini secara arif dan seadil-adilnya demi kepentingan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Danpuslatsus Kolatmar, Letkol Marinir Alamsyah, yang menemui para demonstran, menjelaskan bahwa keputusan akhir terkait pembangunan berada di tangan pemerintah pusat.
“Untuk pembangunan ini, keputusan ada pada pemerintah pusat karena ini merupakan program pemerintah pusat, bukan program TNI AL semata. Kami di sini hanya bertugas mengawasi,” ujarnya.
Alamsyah juga memastikan pihaknya tidak akan melanjutkan pembangunan apa pun sebelum ada dialog resmi dengan pemerintah daerah. “Nanti akan dimediasi oleh bupati, beliau sudah janji kepada kita. Saya pun di sini berdiri atas nama TNI, tidak bisa berbuat apa-apa karena program ini program pemerintah pusat,” jelasnya.
Setelah memperoleh komitmen tersebut, warga akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (*)
