KabarBaik.co – Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia (LPI) Ujang Komarudin memaknai pidato Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan sebagai gambaran nyata beratnya perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Menurut Ujang, pernyataan Mentan Amran yang menyebut pernah “menjual nama” Presiden dan aparat penegak hukum harus dibaca sebagai simbol betapa agenda swasembada pangan berhadapan dengan kekuatan besar yang selama ini menguasai rantai pangan nasional.
“Ini menunjukkan bahwa swasembada pangan bukan pekerjaan teknis semata. Di dalamnya ada perlawanan terhadap mafia pangan kelas kakap, ada tarik-menarik kepentingan, bahkan perang kekuasaan. Karena itu, dibutuhkan keberanian dan dukungan penuh negara,” ujar Ujang, Jumat (9/1).
Ujang menilai, penyebutan nama Presiden, Kapolri, dan Jaksa Agung dalam pidato Mentan Amran justru mencerminkan kuatnya legitimasi negara dalam menghadapi praktik-praktik yang merugikan petani dan masyarakat. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa agenda pangan dijalankan sebagai kebijakan strategis nasional.
“Yang disampaikan Mentan Amran adalah pesan bahwa negara hadir secara utuh. Ketika berhadapan dengan kekuatan besar, simbol otoritas negara menjadi penting agar aturan benar-benar dipatuhi,” jelasnya.
Ujang menilai, penyebutan nama Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, serta berbagai tokoh dan lembaga negara lainnya dalam pidato Mentan Amran menunjukkan gaya kepemimpinan yang inklusif. Menurutnya, Mentan Amran secara sadar menempatkan keberhasilan swasembada pangan sebagai hasil kerja bersama, bukan capaian personal.
“Dia menyebut semua tokoh yang memiliki peran penting. Ini pesan kuat bahwa swasembada pangan adalah kerja kolektif lintas lembaga, lintas sektor, dan lintas kepemimpinan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ujang menilai langkah Mentan Amran menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada aparat penegak hukum mencerminkan etika politik dan kedewasaan dalam kepemimpinan. Mentan Amran, menurut Ujang, semakin luwes berkomunikasi politik.
Dalam perspektif kebijakan publik, Ujang melihat ketegasan Kementerian Pertanian dalam mengawal harga pangan, menertibkan distribusi, serta menindak pelanggaran sebagai bagian dari strategi besar memastikan swasembada pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Ketegasan itu adalah wujud keberpihakan pada petani dan konsumen. Negara hadir untuk menjaga keadilan di sektor pangan,” tambahnya.
Ujang menegaskan, pidato Mentan Amran pada momen panen raya dan pengumuman swasembada pangan bukan sekadar laporan capaian, melainkan pesan kepemimpinan tentang pentingnya persatuan dan kekompakan negara dalam menghadapi tantangan besar di sektor pangan.
“Makna utamanya jelas: swasembada pangan hanya bisa dicapai dengan kepemimpinan inklusif dan kekuatan negara yang bekerja bersama,” pungkas Ujang.(*)
