KabarBaik. co, Jakarta – Eskalasi konflik militer langsung antara Amerika Serikat (AS) bersama Israel melawan Iran, membuat Selat Hormuz – jalur vital pasokan minyak dunia – menjadi sorotan dunia. Pengiriman minyak terganggu serius, harga minyak Brent crude melonjak tajam, dan dampaknya bisa menjalar luas. Termasuk ke Indonesia melalui potensi kenaikan harga BBM, inflasi, serta tekanan subsidi energi.
Sejumlah media luar negeri melaporkan, beberapa oil majors dan rumah perdagangan terkemuka telah menangguhkan pengiriman minyak mentah, bahan bakar, serta gas alam cair (LNG) melalui Selat Hormuz setelah serangan gabungan AS-Israel ke fasilitas militer dan kepemimpinan Iran, yang diikuti balasan rudal Iran ke basis AS di kawasan Teluk.
Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan mengalirkan sekitar 20-25 persen pasokan minyak dunia (sekitar 16-21 juta barel per hari) serta sebagian besar LNG dari Qatar.
Iran menguasai pantai utara selat dan disebut telah melakukan latihan militer di sana pada pertengahan Februari lalu. Kawasan ini disebut effectively a war zone, dengan risiko gangguan parsial yang bisa mengurangi alur minyak hingga 20-30 persen.
Harga minyak Brent crude sudah naik cukup signifikan pasca-eskalasi: dari sekitar USD 70-73 per barel sebelum serangan menjadi meroket hingga menembus USD 120 per barel dalam lonjakan harian agresif.
Beberapa ekonom khawatir harga bisa tembus USD 120-140 per barel jika konflik berlanjut. Ini tentu melebihi asumsi APBN Indonesia sekitar USD 82 per barel. Sebagai negara net importir minyak, lonjakan harga tersebut berpotensi membengkakkan subsidi BBM, LPG, dan listrik hingga triliunan rupiah, yang tentu menekan APBN serta kondisi fiskal. Inflasi bisa menembus 5 persen karena naiknya biaya transportasi, distribusi, dan harga pangan.
Di Jakarta sudah mewaspadai potensi lonjakan harga jelang Idulfitri akibat gangguan rantai pasok global. Beban ini paling terasa pada kelompok berpendapatan rendah dan UMKM, dengan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok serta ongkos kirim.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyesalkan gagalnya perundingan AS-Iran, menyerukan de-eskalasi, dialog, dan perdamaian. Banyak kalangan, termasuk dari DPR, berharap ketegasan pemerintah sesuai konstitusi yang menolak penjajahan.
Di tengah situasi geopolitik yang dinamis dan berisiko itu, banyak pihak internasional terus mendorong de-eskalasi serta kembalinya diplomasi. (*)
