KabarBaik.co — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menegaskan komitmennya menyelesaikan berbagai persoalan layanan dasar mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, hingga kesehatan dalam program super prioritas tahun 2025.
Pada acara pelantikan pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Gresik, Wakil Bupati Gresik Asluchul alif sedikit membocorkan hasil pembahasan one week program pemerintah daerah yang berlangsung di Kantor Bupati Gresik pada Senin (14/4) pagi.
Wabup Alif mengatakan, dalam rapat tersebut pemerintah daerah tengah mengevaluasi penyelesaian program 100 hari kerja pemerintahan daerah kabupaten Gresik. Dan kini bergulir ke tahapan yang lebih lanjut terkait rencana pembangunan tahun 2025.
Infrastruktur jalan di wilayah Gresik selatan menjadi perhatian utama. Beberapa kecamatan seperti Benjeng, Kedamean, Menganti, dan Balongpanggang disebut sebagai wilayah dengan kondisi jalan yang rusak parah dan sering dikeluhkan warga.
“Kami berupaya menuntaskan persoalan jalan rusak ini, terutama di wilayah selatan. Ini menjadi prioritas kami,” ujar Wabup Alif, Senin (14/4).
Selain jalan, infrastruktur pendidikan juga menjadi fokus. Data Pemkab mencatat ada sekitar 700 ruang kelas rusak yang membutuhkan penanganan segera. Di sisi lain, fenomena rendahnya minat masyarakat di Gresik utara terhadap sekolah negeri juga menjadi perhatian.
Banyak warga lebih memilih sekolah swasta atau pondok pesantren. Karena itu, pemerintah daerah berencana menggabungkan SD-SD yang berdekatan dan memperbaiki fasilitasnya.
“Kita tidak ingin ada lagi antrean ruang kelas atau siswa yang belajar di laboratorium,” kata Wabup Alif.
Di bidang kesehatan, capaian 100 persen cakupan BPJS di Kabupaten Gresik tak lantas membuat pelayanan berjalan mulus. Ia menyebut ketiadaan layanan rawat inap di sejumlah puskesmas menjadi persoalan, terlebih rumah sakit kini membatasi penggunaan BPJS hanya untuk kasus gawat darurat.
Untuk mengatasi itu, Pemkab Gresik menargetkan penambahan 230 tempat tidur rawat inap yang akan tersebar di seluruh puskesmas tahun ini.
“Kita kejar betul target ini, agar layanan dasar betul-betul dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Masalah banjir juga tak luput dari perhatian. Di wilayah utara, banjir akibat luapan Bengawan Solo akan diatasi lewat skema relokasi warga ke tempat yang sudah disiapkan, tinggal menunggu proses sosialisasi. Sementara di selatan, banjir tahunan akibat luapan Kali Lamong akan dikendalikan melalui pembangunan kolam retensi baru.
Dengan berbagai program prioritas tersebut, Pemkab Gresik menargetkan pembenahan problem layanan dasar sepenuhnya bisa rampung dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Pemerintah daerah berharap seluruh rencana ini bisa selaras dengan pembahasan anggaran tahun 2026 yang kini bahkan sudah mulai digodok.(*)
