KabarBaik.co – Anggota DPRD Gresik Khoirul Huda turut dalam aksi demonstrasi warga Desa Suci, Kecamatan Manyar yang menolak rencana pengukuran lahan bekas tambang yang dilakukan PT Semen Indonesia, Senin (9/9). Dalam kesempatan tersebut, politisi PPP itu juga sempat berorasi di hadapan massa.
Memakai pengeras suara, Haji Huda sapaannya, menyampaikan poin-poin yang disebutnya sebagai dosa-dosa besar PT Semen Indonesia. Sebagai warga Desa Suci, ia sangat mengetahui apa yang dirasakan masyarakat.
“Yang terhormat (Yth) Presiden, Yth Menteri ATR/BPN, Yth Menteri BUMN, Yth Menteri Keuangan, Yth DPR RI, Yth Pj Gubernur Jatim, Yth Bupati Gresik, Yth BPN Gresik,” kata Haji Huda mengawali orasinya berharap bisa didengar pihak-pihak terkait.
Ia menyebut, demo kali ini mungkin baru diikuti puluhan orang. Namun jika tuntutan warga Desa Suci tidak diindahkan, pihaknya berencana menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Tuntutan kita, saya menyebutnya dosa-dosa besar PT Semen Indonesia. Pertama, kerusakan lingkungan,” beber Haji Huda. Menurutnya, Indonesia telah memiliki Undang-undang Lingkungan yang wajib dipatuhi semua pihak tanpa terkecuali.
“Yang kedua, pembiaran atau penelantaran tanah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, ada kewajiban yang harus dilakukan kepada pihak yang diberi hak pakai oleh pemerintah, termasuk tidak boleh membiarkan tanah itu. Hari ini ada 45 hektare tanah yang ada di wilayah kita, dibiarkan tanpa ada pengelolaan yang baik bahkan disewa-sewakan kepada pihak ketiga,” bebernya lagi.
“Dosa ketiga, tidak melakukan kewajiban terhadap reklamasi. Kalau kita duduk di sini (lokasi demo, red), kalau kita lihat di sebelah kanan kita Tlogodowo, gunung jadi telaga, itulah sulapan yang ada di Desa Suci,” sambungnya.
Padahal seharusnya, lanjut Haji Huda, pihak Semen Indonesia berkewajiban melakukan reklamasi, perbaikan terhadap lingkungan di Desa Suci. “Yang rugi siapa?, masyarakat lagi yang dirugikan,” kecamnya.
Masih menurut politisi senior itu, dosa keempat, PT Semen Indonesia dinilai telah menghilangkan Jalan Poros Desa (JPD). “Dosa selanjutnya, sertifikat hak pakainya PT Semen Indonesia telah berakhir bulan November 2023, artinya hampir satu tahun habis,” tandasnya.
Menurutnya, dalam PP 18/2021 memang ada hak satu tahun melakukan proses untuk perpanjangan. Namun tanpa koordinasi dengan pemerintah desa, Jumat (6/9) tiba-tiba mengirim surat untuk mendampingi pengukuran tanah.
“Sementara belum ada komunikasi apapun kepada Pemerintah Desa Suci. Karena secara administratif, Pak Kades harus membubuhkan persetujuan tanda tangan di berkas yang diajukan ke BPN. Ini tidak dilakukan, tapi tiba-tiba mereka mau mengukur dengan seenaknya sendiri. Kita harus lawan,” pekik Haji Huda.
Seperti diberitakan, puluhan warga Desa Suci menggelar aksi demonstrasi menolak pengukuran lahan bekas tambang PT Semen Indonesia tersebut. Warga meminta agar lahan tersebut dikelolah oleh desa, menjadi Tanah Kas Desa (TKD). Mereka juga menuntut JPD dikembalikan.
Warga datang dengan membawa pengeras suara dan poster-poster penolakan. Antara lain bertuliskan WARGA SUCI MENOLAK PERAMPASAN TANAH RAKYAT OLEH PT SEMEN INDONESIA, poster lain KEMBALIKAN JALAN POROS DESA (JPD) WARGA DESA SUCI KARENA INI WARISAN NENEK MOYANG KAMI. Dan poster-poster tuntutan lainnya.
Dimintai tanggapan terkait aksi demo warga Desa Suci tersebut, pihak PT Semen Indonesia belum memberikan keterangan resmi. “Terima kasih informasinya, kami koordinasikan ke internal ya. Kami sampaikan ke atasan,” ujar singkat Corporate Communication SIG, Ahmad Parno Saverillah, Senin (9/9). (*)
