KabarBaik.co, Jombang – Sebanyak 100 warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Jombang mengikuti pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Kecamatan Wonosalam. Selama dua hari, mereka dibekali kemampuan memadamkan kebakaran hingga mengevakuasi ular yang kerap masuk ke permukiman.
Pelatihan yang digelar pada 29-30 Juni 2026 itu merupakan kerja sama Satpol PP Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kebakaran, terutama menjelang puncak musim kemarau.
Peserta mendapatkan materi pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta praktik memadamkan api menggunakan peralatan sederhana maupun cara tradisional yang bisa diterapkan saat kondisi darurat. Mereka juga dilatih melakukan evakuasi ular secara aman.
Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Lilik Herawati, mengatakan keberadaan REDKAR menjadi ujung tombak penanganan awal kebakaran di lingkungan masyarakat.
“Keberadaan REDKAR memberikan manfaat nyata. Penanganan awal bisa dilakukan lebih cepat sehingga risiko kerugian akibat kebakaran dapat ditekan,” ujar Lilik, Kamis (2/7).
Menurutnya, relawan juga membantu pemerintah memperluas layanan penanggulangan kebakaran sekaligus memperkuat ketangguhan daerah menghadapi bencana.
Lilik menambahkan, Satpol PP Jatim terus memperkuat sistem penanggulangan kebakaran melalui aplikasi SIDANDIKEREN yang terintegrasi dengan SIJALINMAJA. Sistem ini menyajikan data kejadian kebakaran secara real time dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai dasar pemantauan dan pengambilan kebijakan.
Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Pada periode tersebut, risiko kebakaran permukiman maupun lahan meningkat sehingga peran relawan dinilai semakin penting.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, menilai relawan kebakaran perlu mendapat dukungan regulasi yang jelas, mulai dari legalitas, pelatihan yang terstandarisasi, perlindungan keselamatan, hingga jaminan asuransi.
“Relawan harus memiliki legal standing yang jelas agar dapat terintegrasi dengan Damkar dan BPBD sehingga penanganan kebakaran berbasis masyarakat semakin kuat,” kata Sumardi.
Ia memastikan DPRD Jawa Timur akan terus mendorong regulasi yang memperkuat peran relawan, termasuk dukungan peralatan, pelatihan, bantuan operasional, serta edukasi pencegahan kebakaran hingga tingkat desa dan kelurahan.
