KabarBaik.co – Sebanyak 2.488 pengurus dan pengawas Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Kabupaten Jombang resmi dilantik pada Jumat (23/5).
Pelantikan digelar di TPA Banjardowo, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, dengan dihadiri ratusan perwakilan dari desa dan kelurahan.
Total ada 306 koperasi yang telah dibentuk dari 302 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Jombang. Masing-masing desa memiliki delapan pengurus, termasuk pengawas. Pelantikan ini menandai langkah serius Pemkab Jombang dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.
Bupati Jombang Warsubi, menegaskan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih merupakan strategi konkret untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa.
“Ini merupakan langkah strategis dan kebutuhan nyata bagi masyarakat desa agar mampu mendorong potensi di desa. Karena koperasi desa merah putih ini merupakan penggerak ekonomi kerakyatan,” ujar Warsubi di hadapan para pengurus koperasi.
Ia berharap para pengurus dapat menjalankan amanah dengan baik, menjunjung tinggi kepentingan bersama, serta menghindari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Pemkab Jombang sebelumnya telah menyelesaikan musyawarah desa khusus (musdesus) di seluruh wilayah untuk membentuk koperasi ini. Selain itu, legalitas Kopdes Merah Putih juga telah dikukuhkan melalui kerjasama dengan 64 notaris di Jombang, serta pendaftaran ke Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Kementerian Koperasi RI, Adi Sulistyowati, mengatakan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih diharapkan mampu mempercepat pemerataan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan di pedesaan.
“Koperasi ini untuk mendorong pemerataan ekonomi masyarakat di tingkat bawah, mengikis kemiskinan, dan mendorong masyarakat desa untuk bangkit. Karena kami meyakini masyarakat desa itu bisa,” katanya.
Adi juga menambahkan, koperasi ini bisa menjadi wadah masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memperluas pemasaran produk lokal, sejalan dengan visi menuju kemandirian pangan dan Indonesia Emas.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan tetap ada, mulai dari konflik kepentingan hingga potensi penyelewengan dana.
“Tantangan utama mulai dari konflik kepentingan, penyelewengan dana dan ketergantungan terhadap pemerintah,” tandasnya.(*)
