KabarBaik.co, Mataram — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakselerasi program “Desa Berdaya” dengan menitikberatkan pada intervensi langsung kepada keluarga miskin ekstrem sebagai langkah konkret menekan angka kemiskinan di daerah.
Program ini tidak hanya menyasar pembangunan desa secara umum, tetapi juga menyentuh unit terkecil masyarakat, yakni kepala keluarga (KK), melalui pendekatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB Lalu Hamdi, menegaskan bahwa program Desa Berdaya dirancang sebagai gerakan terpadu, bukan sekadar bantuan sosial.
“Fokusnya adalah menghidupkan kembali mata pencaharian masyarakat melalui potensi lokal, baik di sektor pangan maupun pariwisata desa,” ujarnya, Selasa (2/4).
Dalam skema transformatif, Pemprov NTB menargetkan 6.711 KK miskin ekstrem di 40 desa pada tahap awal tahun 2026. Masing-masing keluarga akan menerima bantuan sebesar Rp 7 juta yang difokuskan sebagai modal usaha.
Pendampingan menjadi kunci utama dalam program ini. Sebanyak 144 pendamping desa disiapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan digunakan secara produktif, bukan konsumtif.
Para pendamping akan turun langsung ke lapangan untuk menggali potensi, minat, serta keterampilan warga, termasuk menghidupkan kembali usaha yang sempat terhenti.
“Pendamping akan membantu menentukan jenis usaha yang sesuai agar bantuan benar-benar menjadi penggerak ekonomi keluarga,” jelasnya.
Selain pendekatan langsung ke masyarakat, Pemprov NTB juga menjalankan skema tematik yang menyasar seluruh desa dan kelurahan secara bertahap hingga 2029. Pada tahun 2026, sebanyak 256 desa dan kelurahan menjadi tahap awal dengan dukungan anggaran masing-masing Rp 300 juta.
Namun, penggunaan anggaran tersebut dikawal ketat melalui petunjuk teknis, sehingga setiap desa harus mengajukan program sesuai potensi unggulan wilayahnya.
Melalui kombinasi dua skema tersebut, Pemprov NTB menargetkan program Desa Berdaya mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus solusi konkret dalam menurunkan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.(*)
