KabarBaik.co – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat tren peningkatan pengaduan konsumen sepanjang 2025. Dari total 1.977 laporan yang diterima, sektor perumahan dan listrik menjadi dua bidang yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.
Pengurus Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Diana Silvia, mengungkapkan bahwa pengaduan di sektor perumahan masih menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tak lepas dari posisi perumahan sebagai kebutuhan primer masyarakat.
“Pengaduan perumahan masih agak naik, mungkin karena kebutuhan perumahan bersifat primer,” ujar Diana, dikutip Sabtu (17/1).
Sepanjang 2025, YLKI menerima 1.977 laporan pengaduan konsumen yang terdiri dari 1.011 aduan individu dan 966 aduan kelompok. Jumlah aduan individu tercatat meningkat signifikan jika dibandingkan 2021 yang hanya mencapai 535 laporan.
Berdasarkan pemetaan YLKI, jasa keuangan menjadi komoditas yang paling banyak dilaporkan konsumen dengan total 325 aduan. Meski berada di posisi teratas, jumlah pengaduan sektor ini sebenarnya menurun tipis dibandingkan 2024 yang mencapai 334 laporan.
Di urutan berikutnya, pengaduan konsumen terbanyak berasal dari belanja online sebanyak 133 laporan, disusul sektor telekomunikasi 106 laporan, jasa pengiriman atau paket 61 laporan, perumahan 57 laporan, transportasi 44 laporan, listrik 39 laporan, elektronik 29 laporan, periwisata 28 laporan, serta otomotif 24 laporan.
Khusus pengaduan kelompok di sektor perumahan, YLKI menerima 57 laporan sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat sebanyak 49 laporan. Pengaduan perumahan ini dipetakan ke dalam tiga tahapan, yakni pra-pembangunan, pembangunan, dan pasca-pembangunan.
Manajer Bidang Pengaduan Hukum YLKI, Arianto Harefa, menjelaskan bahwa pada tahap pra-pembangunan terdapat delapan pengaduan, yang umumnya berkaitan dengan proses pengembalian dana (refund) serta informasi yang tidak sesuai.
Sementara pada tahap pembangunan, YLKI menerima 14 pengaduan, mulai dari persoalan refund, keterlambatan serah terima, hingga proyek pembangunan yang mangkrak. Adapun pengaduan terbanyak terjadi pada tahap pasca-pembangunan, dengan total 35 laporan yang menyoroti masalah refund, ketidaksesuaian dokumen dan sertifikat, hingga permohonan keringanan iuran pengelolaan lingkungan (IPL).
Selain perumahan, YLKI juga mencatat peningkatan pengaduan konsumen di sektor listrik. Sepanjang 2025, terdapat 38 laporan pengaduan listrik, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 29 laporan. Bahkan, tren kenaikan pengaduan listrik ini tercatat konsisten sejak 2021, yang saat itu hanya sembilan laporan.
Arianto menyebutkan, pemadaman listrik menjadi penyebab utama pengaduan, dengan total 13 laporan sepanjang 2025. Selain itu, permasalahan terkait Pemeriksaan Pemasangan dan Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) juga cukup dominan, dengan enam laporan.
Melihat meningkatnya kompleksitas persoalan konsumen, Ketua YLKI Niti Emiliana mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang saat ini berlaku sudah berusia 27 tahun dan tidak lagi relevan dengan dinamika kebutuhan konsumen modern, termasuk maraknya transaksi digital.
“Karena di situ belum ada perlindungan konsumen rentan, belum membahas secara spesifik hak konsumen dalam produk dan jasa tertentu. Itu semua perlu ditingkatkan,” ujar Niti.
YLKI menilai pembaruan regulasi menjadi langkah mendesak untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen, terutama di sektor-sektor strategis seperti perumahan dan utilitas dasar yang terus mendominasi pengaduan masyarakat.
