KabarBaik.co – Pemerintah merencanakan penghentian impor bahan pangan pokok seperti beras, jagung, dan gula pada tahun 2025. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan bahwa rencana tersebut akan menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional.
Namun, Presiden Republik Durian, Anna Luthfie, menilai kebijakan tersebut terlalu tergesa-gesa apabila belum diimbangi dengan peningkatan produksi nasional. Menurutnya, yang lebih mendasar adalah memperkuat kapasitas produksi terlebih dahulu.
“Langkah menghentikan impor memang penting, namun harus disertai peningkatan produktivitas dalam negeri. Jika tidak, hal itu justru berisiko bagi ketahanan pangan,” kata Anna, tokoh politik yang kini aktif mengembangkan sektor perkebunan durian, Senin (5/5).
Ia mendukung keputusan pemerintah untuk menahan tambahan impor hingga 29 juta ton, namun menekankan bahwa yang lebih mendesak adalah mendorong swasembada secara bertahap melalui pembenahan sistem produksi.
Anna juga menyayangkan pendekatan yang diambil pemerintah dalam meningkatkan produksi, seperti alih fungsi lahan pertanian. Ia menambahkan, pola konsumsi beras yang mulai tergeser oleh gandumproduk imporjuga harus menjadi perhatian.
“Alternatif seperti sagu dan ketela seharusnya mulai dioptimalkan sebagai sumber pangan nasional. Sayangnya, hal ini belum menjadi fokus pemerintah,” ungkapnya.
Data penurunan produksi beras pun disoroti. Produksi menurun 0,9 juta ton pada 2012 dan terus turun sekitar 1,5 juta ton per tahun selama periode 2015–2019. Di sisi lain, luas lahan pertanian juga mengalami penyusutan signifikan dari 8,4 juta hektare pada 2019 menjadi 7,4 juta hektare di tahun 2021, sebagian besar akibat alih fungsi lahan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Anna mendorong perbaikan kualitas benih agar produktivitas dapat ditingkatkan. Ia menyebut saat ini hasil panen padi rata-rata masih di angka 6–7 ton per hektare, dan perlu ditingkatkan menjadi 10–12 ton dengan benih unggul.
Ia juga meminta agar pemerintah memastikan ketersediaan sarana pertanian, termasuk pupuk, agar petani tidak kesulitan. “Distribusi pupuk sebaiknya dikelola koperasi petani, agar lebih tepat sasaran dan efisien,” sarannya.
Sebagai tambahan, pemerintah menargetkan produksi beras nasional tahun depan mencapai 32,8 juta tonnaik 8,1 persen dari proyeksi 30,34 juta ton pada tahun 2024. Pemerintah juga mematok target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton pada 2025.(*)
