KabarBaik.co, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya bergerak cepat merespons instruksi DPP PDIP terkait ancaman guncangan ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah. Melalui surat Nomor 963/IN/DPP/III/2026, seluruh kader di daerah diminta memperketat pengawasan anggaran guna melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga komoditas dunia.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP Saifuddin Zuhri menegaskan bahwa kewaspadaan tinggi diperlukan mengingat potensi lonjakan harga minyak mentah. Menurutnya, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat membebani subsidi energi nasional hingga Rp 7 triliun, yang berujung pada kenaikan harga BBM dan biaya distribusi pangan.
“Pengawasan penggunaan anggaran harus diperketat agar lebih efisien dan tepat sasaran. Program yang tidak mendesak sebaiknya ditunda,” ujar Saifuddin.
Prioritas pada Jaring Pengaman Sosial
Fraksi PDIP mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk segera melakukan analisis fiskal komprehensif. Fokus utama diarahkan pada stabilitas pasokan bahan pokok dan penguatan sektor kesejahteraan dasar.
Saifuddin merinci beberapa sektor yang harus menjadi prioritas APBD di tengah ketidakpastian ini, di antaranya:
Pendidikan dan Kesehatan: Menjamin layanan tetap berjalan optimal tanpa kendala biaya.
Pemenuhan Gizi dan Hunian: Memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Jaring Pengaman Sosial: Perlindungan ekstra bagi kelompok rentan seperti warga miskin, buruh, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM.
“Efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Fraksi PDIP DPRD Surabaya berharap dampak inflasi global dapat diredam di level daerah, sehingga stabilitas ekonomi dan daya beli warga Kota Pahlawan tetap terjaga. (*)
