KabarBaik.co, Surabaya – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menggelar rapat konsolidasi pengurus tingkat Anak Cabang (PAC), Ranting, hingga Anak Ranting se-Kecamatan Pakal dan Benowo. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna Perumahan UKA Sememi, Kecamatan Benowo, Senin (13/7).
Rapat dibuka langsung oleh Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya yang juga menjabat Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri atau akrab disapa Ipuk. Turut hadir Ketua PAC PDIP Benowo Hambali, Ketua PAC PDIP Pakal Seno, jajaran pengurus kedua kecamatan, serta Ketua Srikandi SZ Community Hj. Herlina Susilawati Hermansyah.
Ipuk menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah resmi sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di bawah pimpinan Ketua Umum Hj. Megawati Soekarno Putri. Pembentukan struktur baru dilakukan karena masa bakti kepengurusan lama telah berakhir, sesuai ketentuan pergantian setiap lima tahun sekali.
“Konsolidasi ini murni sesuai aturan partai dan arahan Ibu Ketua Umum. Dalam dua minggu ke depan, paling lambat akhir Juli 2026, seluruh pembentukan Ranting dan Anak Ranting di Surabaya harus selesai,” tegasnya.
Mekanisme penetapan pengurus pun telah ditetapkan: PAC mengajukan lima nama calon, disaring menjadi tiga nama, lalu DPC menetapkan dua nama calon ketua ranting untuk dipilih secara resmi melalui Musyawarah Ranting (Musran).
Lebih dari sekadar menyusun struktur, Ipuk menekankan pengurus baru harus peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Partai diharapkan bergerak nyata mendorong ekonomi kerakyatan di tengah tekanan fiskal dan arus globalisasi, serta memperkuat gerakan penanaman pohon demi menjaga lingkungan hidup.
“Jangan hanya sibuk struktur, tapi fasilitasi dan dorong ekonomi rakyat tumbuh. Kita juga harus kokoh menjaga bangsa serta memperkuat gerakan lingkungan seiring isu pemanasan global,” ujarnya.
Selain itu, kader diamanatkan untuk mengawal dan menyebarluaskan program unggulan Pemkot Surabaya, mengingat Wali Kota Eri Cahyadi merupakan kader PDIP yang menjalankan visi misi partai.
Merespons keluhan warga terkait bantuan PIP dan KIP yang terhambat karena data desil tidak sesuai kondisi nyata, Ipuk menjelaskan aturan baru menggunakan acuan data dari BPS. Warga yang merasa datanya keliru dapat melapor ke RT/RW lalu ke Kelurahan untuk perbaikan, dan kader PDIP siap memfasilitasi prosesnya. Ia menegaskan komitmen memastikan bantuan tersebut tepat sasaran bagi yang benar-benar membutuhkan.(*)
