Di saat Sri Lanka bangkit dari keterpurukan ekonomi dengan pertumbuhan yang stabil dan reformasi yang berani, serta Vietnam terus melesat sebagai salah satu mesin pertumbuhan Asia Tenggara yang paling dinamis, Indonesia justru terengah-engah.
Rupiah terus melemah, inflasi merayap naik, suku bunga BI Rate naik, harga BBM melonjak, defisit anggaran membengkak, IHSG memerah, cadangan devisa menyusut, utang negara membesar, dan kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi terancam jatuh kembali ke jurang kemiskinan.
Situasi ini bukan sekadar siklus ekonomi biasa. Ini adalah gejala sistemik dari sebuah negeri yang kaya raya sumber daya, namun sering kali dikelola dengan prioritas yang salah.
Sementara tetangga kita fokus pada daya saing, investasi produktif, dan stabilitas kebijakan, kita disuguhi drama elite yang tak kunjung usai. Berita korupsi miliaran hingga triliunan rupiah terus bermunculan, seolah menjadi rutinitas yang menjijikkan.
Tarung antar-elite di korps birokrasi, partai politik, dan lingkaran kekuasaan semakin terbuka, memperlihatkan perebutan pengaruh dan rente yang jauh lebih penting bagi mereka daripada nasib rakyat. Publik dibuat lelah menyaksikan pertunjukan itu, sementara daya beli rumah tangga tergerus, pelaku usaha kecil dan menengah kesulitan bernapas, dan generasi muda melihat masa depan yang semakin kabur.
Mengapa kita selalu tertinggal dalam momentum ini? Jawabannya bukan semata karena faktor eksternal seperti gejolak global atau harga komoditas. Sri Lanka yang pernah kolaps karena utang dan kebijakan populis ekstrem kini sedang memperbaiki fondasi dengan disiplin fiskal dan pembukaan diri. Vietnam, dengan model ekonomi yang lebih terbuka dan fokus pada manufaktur serta FDI, berhasil menarik investasi besar-besaran sambil menjaga stabilitas politik-ekonomi.
Indonesia, meski memiliki bonus demografi dan pasar domestik yang besar, justru terjebak dalam lingkaran setan. Korupsi yang menggerogoti APBN, kebijakan yang inkonsisten, serta elite yang lebih sibuk saling sikut ketimbang membangun.
Korupsi bukan hanya kehilangan uang negara. Ia menghancurkan kepercayaan. Setiap triliun yang dikorupsi adalah sekolah yang tak dibangun, infrastruktur yang mangkrak, atau program kesehatan dan pangan yang gagal menjangkau yang paling membutuhkan.
Tarung elite bukan sekadar hiburan media, melainkan pemborosan energi nasional. Ketika pejabat dan politisi lebih sibuk mempertahankan kursi atau membangun dinasti, visi jangka panjang untuk industrialisasi, pendidikan berkualitas, dan reformasi birokrasi menjadi korban.
Kita butuh kejernihan berpikir. Nusantara bukan milik segelintir elite di Jakarta atau oligarki yang menguasai sumber daya. Nusantara adalah milik 270 juta lebih rakyat yang ingin hidup layak, anak-anak yang berhak mendapat pendidikan unggul, dan pemuda yang ingin berinovasi tanpa dibebani birokrasi dan pungutan liar. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, bukan sekadar angka statistik yang dibanggakan di podium, harus menjadi prioritas utama.
Sudah saatnya elite politik dan birokrasi melakukan introspeksi mendalam. Reformasi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap korupsi, pembenahan tata kelola utang dan defisit, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada produktivitas dan lapangan kerja berkualitas adalah keniscayaan. Rakyat tidak lagi mau mendengar janji-janji manis di setiap pemilu, lalu disuguhi drama yang sama di antara periode.
Indonesia memiliki segalanya untuk bangkit: sumber daya alam, letak strategis, dan modal manusia yang besar. Yang kurang adalah kepemimpinan yang benar-benar visioner dan akuntabel. Jika tetangga kita bisa bangkit dari keterpurukan, mengapa kita tidak? Atau apakah kita akan terus tertatih, terengah-engah, sambil elite bermain api di atas penderitaan rakyat?
Waktunya berhenti menjadi penonton drama elite. Waktunya menuntut perubahan yang substantif. (“)
