KabarBaik.co, Jakarta- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyatakan, pihaknya baru saja menuntaskan kunjungan kerja selama lima hari di Arab Saudi untuk memantau langsung kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/4), dia menegaskan, meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah masih memanas, pemerintah Arab Saudi telah memberikan jaminan keamanan penuh bagi pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Optimisme tentang kondisi keamanan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Duta Besar Indonesia di Arab Saudi maupun Duta Besar Arab Saudi di Indonesia. “Alhamdulillah dari persiapan ini, pemerintah Arab Saudi optimis bahwa haji tahun 2026 tetap berjalan dengan baik, situasinya aman, dan kita diminta untuk berharap, untuk berdoa, upaya perdamaian segera terwujud yaitu di Timur Tengah segera terwujud antara Iran dan Israel, sama Amerika,” ujar Wachid menjelaskan situasi terkini di Tanah Suci.
Kendati aspek keamanan dinilai kondusif, Wachid memberikan catatan kritis terhadap kesiapan infrastruktur di lapangan. Menurut dia, ada beberapa yang masih belum maksimal.
Berdasarkan pengecekan menyeluruh pada sektor pemondokan, katering, transportasi, hingga wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), pihaknya menyoroti ketersediaan tenda yang masih membutuhkan pembenahan serius. Wachid menekankan bahwa persiapan di lokasi-lokasi tersebut belum mencapai seratus persen dan meminta pihak pengelola seperti Syarikah dan Kidana untuk bergerak cepat.
“Persiapan ini memang kami lihat di situasi sana belum maksimal 100 persen. Masih ada yang perlu pembenahan terkait ketersediaan tenda di Arafah dan Mina. Itu belum selesai, dan saya minta kepada Syarikah yang menyiapkan ini, dan termasuk Kidana, pemerintah Saudi yang di sana, segera menyiapkan,” tegas politikus asal Partai Gerindra itu.
Hal tersebut menjadi krusial karena ada aturan ketat yang mengharuskan wilayah bersangkutan steril dari non-jemaah pada 18 April, sebelum jemaah haji dijadwalkan masuk pada 21 April.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi VIII DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama jajaran kementerian terkait pada Rabu (8/4) besok untuk mendorong percepatan penyelesaian fasilitas. Wachid menyatakan bahwa sebagai lembaga pengawasan, DPR akan mendesak kementerian untuk berkomunikasi langsung dengan vendor di Arab Saudi.
“Kami sampaikan kepada Menteri supaya Menteri menyampaikan kepada vendor yang membangun tenda di Arab Saudi,” pungkasnya. (*)
