KabarBaik.co – Dalam sidang paripurna tentang pandangan umum fraksi atas Nota Pengantar Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Jember 2023 pada Kamis (6/6), beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember beri kritikan terhadap Bupati Hendy Siswanto. Hal itu terkait banyaknya pejabat Pemkab Jember dipanggil polisi.
Salah satunya juru bicara (Jubir) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Hadi Supa’at yang mengungakpan keprihatinanya karena saat ini banyak kelompok masyarakat yang melaporkan pejabat Pemkab Jember kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
“Dengan banyaknya laporan dari masyarakat kepada APH. Itu menggambarkan bahwa situasi dan kondisi Kabupaten Jember sedang tidak baik-baik saja,” ujar Hadi.
Hadi menilai, banjirnya laporan terhadap APH dikhawatirkan bakal menciptakan ketakutan terhadap pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember.
“Hal ini tentu akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penanganan lebih serius agar tidak menyebabkan ketakutan terhadap para OPD dalam menjalankan Tupoksinya,” ucap legislator PDIP tersebut.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta Bupati Hendy Siswanto segera meminta konsultasi dan pendampingan dari APH menjelang pelaksanaan program pembangunan pada tahun ini.
“Supaya para OPD tidak mengalami ketakutan berlebihan dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, justru laporan yang dilakukan masyarakat itu menandakan peran aktif dari masyrakat untuk terus bersama-sama melakukan pengawasan kinerja pemerintah.
“Bagus itu sebagai kontrol juga agar bekerja lebih profesional, karena lebih berbahaya jika masyarakat itu justru diam,” terang Hendy.
Hendy mengungkapkan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak 2021, 2022 dan 2023 itu selalu diaudit oleh Inspektorat internal Pemkab Jember.
“Dan diaudit oleh BPKP, juga diaudit BPK RI. Dan dikontrol oleh warga dan LSM yang punya kewajiban untuk menanyakan. Menurut saya laporan itu esensinya untuk menanyakan itu, bukan laporan,” tutupnya.(*)
