KabarBaik.co, Nganjuk – Pemprov Jatim menekankan pentingnya penguatan pelayanan dasar sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2027. Plt Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin menyampaikan hal tersebut saat memaparkan kebijakan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang RKPD Nganjuk Tahun 2027 di Pendopo KRT Sosrokoesoemo.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan berbagai pendekatan penting.
“Perencanaan pembangunan harus mampu menjawab janji politik kepala daerah yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Karena itu seluruh program yang direncanakan harus sejalan dengan visi dan misi kepala daerah,” ujar Mohammad Yasin.
Selain itu, Yasin juga menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan melalui forum Musrenbang. Pendekatan partisipatif dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Musrenbang ini adalah forum penting agar seluruh elemen masyarakat bisa memberikan masukan. Dengan begitu dokumen perencanaan yang kita susun benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga diminta untuk menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan nasional, khususnya sejumlah program prioritas pusat seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan penguatan koperasi desa Merah Putih.
Di sektor kesehatan, Yasin menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif melalui pemeriksaan kesehatan berkala.
“Kalau masyarakat rutin melakukan cek kesehatan, kita bisa mendeteksi penyakit lebih awal. Lebih baik mencegah sejak dini daripada ketika sudah sakit berat baru ditangani,” tegasnya.
Yasin menyatakan bahwa sektor pertanian merupakan pilar utama ekonomi Kabupaten Nganjuk. Penguatan sektor ini dinilai krusial tidak hanya untuk kedaulatan pangan, tetapi juga sebagai strategi untuk mendongkrak taraf hidup warga dan menekan kemiskinan di daerah yang berbasis agraris.
Yasin juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, kerja sama yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah di masa mendatang.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
