KabarBaik.co, Jember – Aksi demonstrasi berskala besar yang semula direncanakan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur di Kabupaten Jember pada Senin (10/8) resmi ditiadakan.
Langkah ini diambil usai MAKI Jatim melakukan peninjauan ulang terhadap usulan pembiayaan pinjaman daerah bernilai fantastis, yakni sekitar Rp 786,5 miliar, yang kini tengah digodok oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Jember.
Sebagai ganti unjuk rasa, MAKI memutus arah pergerakan dengan fokus melakukan pengawasan melekat, mulai dari proses perancangan, pembahasan, hingga eksekusi anggaran yang bersumber dari fasilitas pinjaman tersebut.
Ketua MAKI Jawa Timur Heru Satriyo, mengonfirmasi pergeseran porsi gerakan ini. Menurutnya, keputusan tersebut lahir setelah pihaknya menerima pencerahan mendalam terkait peruntukan dana yang menyasar kebutuhan mendesak masyarakat.
“Fasilitas ini krusial bagi warga. Struktur APBD murni 2026 tidak akan mencukupi untuk memenuhi target akselerasi pembangunan pada 2027 mendatang,” jelas Heru.
Alokasi dana pinjaman tersebut rencananya bakal diserap oleh sejumlah sektor vital, di antaranya perluasan daya tampung RSUD dr. Soebandi dan RSUD Balung, perbaikan jalan rusak sepanjang 16.000 titik, hingga pemasangan 15.000 unit Penerangan Jalan Umum (PJU).
Melihat proyeksi tersebut, kapasitas fiskal APBD reguler dinilai mustahil menutup seluruh program prioritas 2027 tanpa intervensi pembiayaan luar.
“Secara kalkulasi teknis anggaran memang minus. Solusinya memang lewat peminjaman, dan ini disiapkan untuk porsi 2027, bukan 2026,” tegasnya.
Kendati mendukung dorongan pembangunan daerah, MAKI menggarisbawahi pentingnya mitigasi risiko dan pengawasan super ketat. Pengawalan ketat mencakup kelayakan manfaat, daya ukur kemampuan daerah mengembalikan utang, transparansi pengadaan barang/jasa, serta pemenuhan keterbukaan informasi publik.
Heru mengingatkan bahwa skema pembiayaan ini tidak bisa diputus secara sepihak oleh jajaran eksekutif, melainkan wajib mengantongi restu dan persetujuan persidangan di DPRD Jember.
“Fokus kami adalah mengawal seluruh paket pekerjaan Jember. Pemetaan (mapping) terhadap titik-titik proyek yang didanai dana pinjaman Rp 786,5 miliar lebih itu akan kami sisir satu per satu,” ujar Heru.
Pemkab Jember mendesak agar mempublikasikan rincian lokasi proyek secara transparan agar elemen masyarakat dapat turut serta melakukan kontrol sosial. Skema pinjaman yang diproses daerah pun dipastikan mengarah ke lembaga keuangan pemerintah, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), bukan perbankan komersial.
“Sikap MAKI Jatim tegas. Kami kawal APBD 2027 plus komponen pinjaman daerah Rp 786,5 miliar ini,” tambahnya.
Di samping itu, MAKI memberi catatan khusus pada proses pengadaan barang dan jasa. Pemerintah diminta konsisten memanfaatkan mekanisme elektronik seperti e-katalog dan mini kompetisi guna menutup celah penyimpangan sejak dini.
Tak hanya teknis proyek, pengelolaan komunikasi publik Pemkab Jember juga tak luput dari kritik. Menurut MAKI, minimnya transparansi awal memicu simpang siur dan polemik di tengah warga.
“Kinerja kehumasan dan dinas terkait kurang optimal dalam mengomunikasikan program prioritas ini kepada publik. Ini catatan evaluasi penting,” tegas Heru. Ia menambahkan bahwa kepastian persetujuan pinjaman berada penuh di tangan legislatif. Jika DPRD menolak, maka skema utang otomatis gugur.
Seiring pembatalan aksi ini, mobilisasi massa dari berbagai daerah, termasuk pergerakan armada dari Surabaya dan titik-titik kantong massa di internal Jember, telah dihentikan sepenuhnya.
“Semua sudah kami instruksikan stand down. Rencana pengerahan massa batal total, namun fungsi kontrol kami terhadap transparansi dana pembangunan Jember tetap berjalan penuh,” pungkas Heru.(*)
