KabarBaik.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat di Kecamatan Mojoanyar, Sabtu (24/8). Kegiatan menyambut Pilkada 2024 itu berlangsung di Aula Bumdes Jumeneng Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto.
Ada beberapa fokus penekanan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan tujuan masyarakat aktif berpatisipasi mengawasi Pilkada 2024. Pesan itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Deni Mustopa.
Menurut Deni, masyarakat memiliki ruang partisipasi politik di setiap tahapan Pilkada 2024 demi terwujudnya kontestasi politik berkualitas, bermartabat, jujur, dan adil. “Harapannya agar masyarakat di seluruh Kecamatan Mojoanyar ikut aktif mengawasi jalannya Pilkada 2024 di lingkungannya masing-masing,” ungkap Deni.
Dalam partisipasi mengawasi Pilkada 2024, lanjut Deni, masyarakat juga dihimbau untuk tidak takut melaporkan pelanggaran-pelanggaran kepada perwakilan Bawaslu yang ada di setiap desa atau PKD. “Pelanggaran yang paling sering dialami di tingkat desa adalah netralitas kepala desa dan perangkat desa,” tegas Deni.
Deni menegaskan, masyarakat harus melapor ke PKD apabila para pemangku pemerintahan di tingkat desa melakukan kegiatan yang menguntungkan salah satu calon. Masyarakat yang melaporkan tidak perlu takut karena dijamin oleh aturan yang berlaku karena kerahasiaan identitas pelapor dirahasiakan.
”Sampai pada jika dirasa keamanan pelapor terancam maka Bawaslu akan melakukan pendampingan dari aparat kepolisian,” tutur Deni.
Ketua Panwascam Mojoanyar, Udin Alfatah mengatakan, pihaknya menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif ini melibatkan pengawas kelurahan dan desa, calon pengawas TPS, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda karang taruna. “Pesertanya perwakilan dari 12 desa se-Kecamatan Mojoanyar,” jelasnya.
Udin Alfatah mengungkapkan pentingnya partisipasi masyarakat untuk memantau dan melaporkan pelanggaran pilkada secara realtime. Karena itu, penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu kunci dalam optimalisasi pengawasan.
”Dengan pengawasan partisipatif yang ketat maka kecurangan dalam pemilihan seperti money politic, manipulasi suara dan intimidasi pemilih dapat diminimalisir, serta memastikan proses pemilihan berjalan secara jujur dan adil,” cetusnya.
Menurut Udin Alfatah, pengawasan yang optimal tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada (legitimiasi). Namun juga memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pun menjadi fokus utama, di mana setiap tahap pilkada mulai dari kampanye hingga penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
”Pelanggaran yang ditangani Bawaslu sering kali tidak dapat diproses lantaran tidak disertakannya bukti otentik seperti rekaman video. Untuk itu, diperlukan keterlibatan lebih detail dalam menyertakan bukti dari masyarakat dan tak perlu takut untuk melaporkan ke pengawas kelurahan/desa,” tandasnya. (*)
