KabarBaik.co – Ratusan guru swasta di Kabupaten Bojonegoro berunjuk rasa, Selasa lalu (8/10). Mereka menuntut penghapusan pelarangan keikutsertaan guru swasta passing grade 2023 dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka juga menuntut kesejahteraan guru swasta semakin diperhatikan.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro sekaligus politisi Golkar, Ahmad Supriyanto, merespons aspirasi tersebut. Menurutnya, kontribusi guru swasta cukup besar, baik dalam ranah inovasi ataupun pelayanan pendidikan. Sayangnya hingga kini kesejahteraan mereka kerap tak tersentuh intervensi apapun dari pemerintah.
“Secara umum guru swasta dikenal punya inovasi dan keberanian inisiasi. Ini baik untuk dunia pendidikan. Karena itu, sudah seharusnya mereka mendapat perhatian yang pantas dari pemerintah,” kata Supriyanto, Kamis (10/10).
Supriyanto menyatakan, persoalan pendidikan di Bojonegoro sangat komplek. Kesejahteraan guru swasta jadi salah satu variabel permasalahan tersebut. Dengan jumlah APBD yang besar, sudah sepatutnya ada keberanian bagi pemerintah untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru swasta.
Sementara itu, menjawab dan merespons tuntutan ratusan guru swasta, calon bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan program unggulan berupa Kartu Guru. Program ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan guru swasta. Sebab, selama ini jarak kesenjangan guru swasta masih sangat jauh dibanding guru negeri.
“Ini kartu bagi guru swasta. Termasuk TPQ, Madin, Paud, untuk mendapat penambahan insentif dan layanan BPJS Ketenagakerjaan,” papar Setyo Wahono. Cabup yang berpasangan dengan Cawabup Nurul Azizah itu menyebut, penambahan insentif dan layanan BPJS Ketenagakerjaan adalah perihal penting yang paling dibutuhkan guru swasta.
Menurut Wahono, dua hal itu juga akan memperpendek jarak kesenjangan sosial antara guru swasta dan guru negeri. “Penambahan insentif dan jaminan BPJS ini sangat dibutuhkan guru swasta,” tegas Wahono. (*)
