Bertani- Fenomena tak biasa terjadi di pasar pangan Indonesia. Di saat cadangan beras pemerintah tengah melimpah, harga beras justru melonjak tajam dan memicu tekanan inflasi. Tim peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkap penyebab di balik kondisi yang tampak paradoks tersebut.
Dalam laporan Seri Analisis Makroekonomi edisi Juli 2025, LPEM FEB UI menjelaskan bahwa kenaikan harga beras dipicu oleh tingginya serapan oleh Perum Bulog untuk mengisi cadangan beras pemerintah, di saat yang sama pasokan gabah mulai menipis usai panen raya April–Mei. Efek permintaan tinggi dari pemerintah untuk menyerap beras dalam jumlah besar inilah yang kemudian mengganggu keseimbangan pasokan dan harga di pasar.
“Kenaikan ini bisa dijelaskan oleh kombinasi tingginya permintaan, terutama dari Bulog, untuk menambah cadangan beras di gudang serta kenaikan harga gabah setelah berakhirnya panen raya,” tulis tim peneliti LPEM FEB UI dalam laporan yang dirilis Jumat (11/7).
Data inflasi pada Juni 2025 menunjukkan adanya tekanan yang meningkat. Inflasi umum tahunan (year-on-year) naik ke 1,87 % dari 1,60 % pada Mei. Secara bulanan, inflasi mencapai 0,19 % setelah sebelumnya mencatatkan deflasi 0,37 %.
Komponen harga bergejolak menjadi pendorong utama, dengan inflasi bulanan melonjak ke 0,77 % dan memberikan andil 0,13% terhadap inflasi umum. Laporan LPEM menyebut bahwa kenaikan harga beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat terjadi akibat faktor cuaca, tertundanya musim panen, peningkatan permintaan, serta gangguan distribusi.
Khusus untuk komoditas beras, harga di tingkat penggilingan terus mengalami kenaikan. Beras kualitas premium tercatat naik 2,05 % secara bulanan, medium naik 2,33 %, sub medium naik 1,25 %, dan beras pecah naik 2,71 %. Kenaikan ini turut didorong oleh ekspektasi menurunnya suplai gabah menjelang musim kemarau yang membuat harga gabah ikut terdorong naik.
Untuk merespons situasi ini, pemerintah mengeluarkan instruksi pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama enam bulan, mulai Juli hingga Desember 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa SPHP bukan hanya bertujuan menggerakkan stok beras Bulog, melainkan juga menjadi alat stabilisasi harga di wilayah-wilayah yang tidak mengalami panen. Ia menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) digunakan untuk bantuan pangan hingga intervensi harga, termasuk jika terjadi bencana.
Untuk mendukung program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk SPHP selama enam bulan, serta Rp 5 triliun untuk bantuan pangan selama dua bulan yang ditujukan kepada 180 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025, yang menugaskan Perum Bulog menyalurkan 1,31 juta ton cadangan beras pemerintah selama periode tersebut.
Di tengah stok beras yang seharusnya cukup, dinamika harga di lapangan menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan tak semata soal ketersediaan fisik, tapi juga soal distribusi, ekspektasi pasar, dan desain intervensi yang tepat.
Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk memastikan inflasi pangan tetap terkendali, sementara masyarakat berharap harga kebutuhan pokok kembali bersahabat di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. (*)
