HeadlineKetahanan Pangan

Pengukuhkan DPN HKTI 2025–2030: Akhiri Dualisme, Satukan Petani untuk Kedaulatan Pangan

2094
×

Pengukuhkan DPN HKTI 2025–2030: Akhiri Dualisme, Satukan Petani untuk Kedaulatan Pangan

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono dan Sekjen HKTI Abdul Kadir Karding.

Bertani- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2025–2030. Pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) sekaligus Ketua Umum DPN HKTI, Sudaryono, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (3/10).

Dalam sambutannya, Wamentan yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan tekadnya untuk menjadikan HKTI sebagai organisasi yang solid, modern, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Ia juga menekankan bahwa masa dualisme kepengurusan HKTI telah resmi berakhir.

Event Organizer Kabarbaik

“HKTI Kepengurusan 2025–2030 adalah HKTI yang satu, menyatukan dan mempersatukan. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi orangnya siapa. Kita semua adalah HKTI satu, tidak ada dualisme lagi,” ujar Sudaryono usai memimpin Rapat Pleno dan Pengukuhan DPN HKTI.

Sudaryono menegaskan bahwa sektor pertanian kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan posisi strategis tersebut, HKTI dituntut mengambil peran aktif, mulai dari memperkuat produksi pangan nasional, mendorong inovasi teknologi pertanian, hingga memperluas akses pasar bagi petani.

“Karena Ketua Dewan Pembina HKTI adalah Presiden Republik Indonesia, maka tidak ada alasan bagi HKTI untuk tidak ikut berkontribusi. Ini adalah amanah besar sekaligus kesempatan bagi HKTI untuk menghadirkan solusi nyata bagi pertanian dan pangan bangsa,” ucapnya.

Pria kelahiran Grobogan, Jawa Tengah, itu menambahkan bahwa kepemimpinan HKTI periode 2025–2030 akan diarahkan untuk membangun ekosistem pertanian yang lebih modern dan kolaboratif. Salah satu langkah konkretnya adalah membentuk sejumlah badan pendukung seperti lembaga riset, badan usaha, serta pusat pelatihan (diklat) bagi petani.

“HKTI bukan hanya organisasi seremonial, tetapi rumah besar inovasi. Kami ingin mewadahi ide-ide baru, menyalurkan aspirasi petani, sekaligus menjadi problem solver bagi tantangan pertanian dan pangan,” ujar Sudaryono.

Ke depan, HKTI juga akan melakukan konsolidasi besar-besaran hingga ke tingkat daerah. Penguatan struktur organisasi menjadi fokus utama agar HKTI dapat menjadi wadah yang solid dan representatif bagi seluruh asosiasi petani di Indonesia.

“HKTI menghimpun banyak asosiasi seperti dari APTRI, KTNA, hortikultura, bawang, beras, jagung, dan lain-lain. Semua berada di bawah satu atap kerukunan. Fungsi kerukunan inilah yang akan kami maksimalkan untuk kepentingan pangan dan pertanian nasional,” kata Sudaryono.

Ia menegaskan bahwa HKTI harus menjadi organisasi “pemenang”, yang tidak hanya hadir dalam wacana, tetapi bekerja nyata di lapangan bersama petani. “Kami sudah berikrar untuk menjadi bagian dari solusi. HKTI harus hadir nyata di lapangan, bekerja kompak, dan menjadi motor penggerak bagi petani dan pertanian Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal HKTI Abdul Kadir Kading menyebut kepengurusan baru ini dibentuk dengan struktur yang lengkap dan solid. “Dari jumlah tersebut, terdapat 129 pengurus inti, 84 pengurus harian, serta 369 koordinator bidang beserta anggota. Komposisi ini memastikan HKTI siap bekerja dan menjadi bagian dari solusi bagi pemerintah,” ujarnya menutup. (*)