KabarBaik.co, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa sejauh ini belum ada pemangkasan atau penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026 sehingga alokasinya tetap senilai Rp 335 triliun.
Hal itu disampaikan Dadan ketika menjawab pertanyaan wartawan, menyusul rencana penyesuaian anggaran MBG yang diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026,” kata Dadan dalam wawancara cegat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/3).
Ia menjelaskan pembahasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya pada Senin lebih berfokus pada harmonisasi anggaran untuk menyikapi situasi yang berkembang.
Terkait opsi penyesuaian pada sejumlah pos belanja yang tidak langsung menyasar penyediaan makanan, Dadan menyebut hal tersebut masih dibahas dan belum ada keputusan perubahan anggaran.
Dadan juga menegaskan sebagian besar anggaran atau sekitar 93 persen anggaran program gizi nasional memang dialokasikan langsung untuk bantuan pemerintah makan bergizi yang disalurkan langsung ke daerah melalui satuan pelayanan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, usai Rakortas pada Senin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai masih terdapat ruang efisiensi anggaran dari program MBG.
Purbaya mengatakan, MBG merupakan program yang baik lantaran membantu banyak masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. Hanya saja, menurut dia, pelaksanaan program MBG masih bisa untuk lebih dioptimalkan.
“MBG akan diefisienkan cara mereka belanja. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ujar dia.
Purbaya pun berpendapat pelaksanaan program MBG bisa optimal tanpa harus menyerap penuh alokasi anggaran senilai Rp335 triliun.
“Saya pikir gitu, nggak harus Rp335 triliun,” kata dia.
Purbaya mengatakan, pihaknya juga tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit APBN 2026 tetap di bawah 3 persen.
Efisiensi anggaran utamanya akan dilakukan terhadap Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tiap K/L. Menurut dia, ABT K/L cukup membuat anggaran menggelembung, sehingga potensial sebagai pos belanja yang bisa dipangkas.
Adapun hingga 9 Maret 2026, serapan anggaran program MBG telah mencapai Rp44 triliun atau sekitar 13,1 persen dari total anggaran program tersebut dalam APBN 2026.
Program ini telah menjangkau 61,62 juta penerima dengan didukung 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Berdasarkan wilayah sebarannya, Pulau Jawa mencatat jumlah penerima terbesar dengan 35,47 juta orang, diikuti Sumatera sebanyak 12,63 juta penerima, serta Kalimantan 2,63 juta penerima. (*)
