KabarBaik.co, Sidoarjo – Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/5).
Program ini menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini dijalankan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Peluncuran GPIPS Nasional dihadiri Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Gubernur Jawa Timur, serta perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa. Hadir pula Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Pos Indonesia, dan sektor perbankan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, mengatakan GPIPS hadir sebagai langkah strategis memperkuat pengendalian inflasi pangan di tengah tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks.
Menurutnya, GPIPS dirancang selaras dengan program prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan finansial melalui sinergi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
“Penguatan implementasi strategi 4K menjadi kunci utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujar Aida.
Ia menjelaskan, pelaksanaan GPIPS 2026 telah dimulai di wilayah Sumatra pada Februari lalu dan dilanjutkan di wilayah Jawa yang sekaligus menjadi peluncuran nasional. Selanjutnya, program serupa akan digelar di Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dengan menyesuaikan karakteristik inflasi masing-masing daerah.
Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas pangan serta kelancaran distribusi guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Bank Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan GPIPS Wilayah Jawa yang dirangkaikan dengan berbagai program unggulan sektor pangan. Program tersebut antara lain mendorong peningkatan produktivitas pangan, memperkuat distribusi, mengintegrasikan ketahanan pangan untuk mendukung program pemerintah, hingga memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik intrapulau maupun antarpulau menuju Kalimantan dan Papua.
Selain itu, dukungan pembiayaan sektor pertanian, khususnya pascapanen, juga terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Rangkaian kegiatan GPIPS juga diisi dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) guna membahas berbagai tantangan strategis pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di masing-masing wilayah.
Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis jangka pendek dan menengah panjang. Untuk jangka pendek, fokus diarahkan pada penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian, regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, pembiayaan dan perlindungan usaha tani, penguatan offtaker dan kelembagaan pangan daerah, serta penguatan distribusi pangan dan Kerja Sama Antar Daerah.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, strategi diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem hulu-hilir melalui perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, penguatan inovasi dan korporatisasi pertanian, hingga penguatan neraca pangan nasional.
Aida menegaskan, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan membutuhkan komitmen serta kolaborasi lintas lembaga yang semakin kuat untuk mengantisipasi berbagai risiko global maupun domestik.
“Sinergisitas yang selama ini dilakukan TPIP dan TPID terbukti mampu menjaga stabilitas inflasi nasional,” katanya.
Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, inflasi kelompok volatile food tetap terkendali di level 3,37 persen (yoy), masih berada dalam kisaran sasaran 3-5 persen.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat kolaborasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk melalui penguatan produksi pangan guna memitigasi risiko cuaca ekstrem serta peningkatan efisiensi logistik pangan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
