KabarBaik.co, Mataram – Gelombang disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang semakin sulit dibedakan dari fakta menjadi sorotan dalam kegiatan sosialisasi teknik penulisan berita ilmiah populer yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komisi X DPR RI dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB.
Kegiatan yang menghadirkan peneliti BRIN, Mega Mardita, mengangkat tema “Jurnalisme Sains di Era AI dan Disinformasi”. Dalam forum tersebut, wartawan didorong memperkuat kemampuan membaca, membingkai, dan memverifikasi informasi ilmiah agar tidak menjadi bagian dari penyebaran informasi menyesatkan di ruang digital.
Mega menegaskan, hampir seluruh isu publik saat ini bersinggungan langsung dengan sains dan teknologi, mulai dari perkembangan AI, krisis global, hingga kebijakan berbasis data. Karena itu, media dinilai memegang peran strategis sebagai agen pengetahuan publik.
Menurutnya, tantangan terbesar jurnalisme sains saat ini bukan hanya kecepatan informasi, tetapi bagaimana media mampu menerjemahkan bahasa ilmiah yang rumit menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat.
“Publik tidak hanya ingin tahu bahwa penelitian dilakukan, tetapi mengapa mereka harus peduli terhadap hasil riset tersebut,” ujar Mega.
Ia menilai banyak pemberitaan sains gagal menjangkau publik karena terlalu teknis dan dipenuhi jargon ilmiah. Padahal, masyarakat lebih tertarik pada dampak nyata hasil penelitian terhadap kehidupan sehari-hari.
Dalam paparannya, Mega memperkenalkan formula dasar jurnalisme sains yang menitikberatkan pada tiga unsur utama, yakni temuan, dampak, dan manusia. Pendekatan itu dinilai penting agar hasil riset tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi memiliki relevansi langsung bagi masyarakat.
Karena itu, wartawan di era digital disebut harus memiliki kemampuan verifikasi berlapis, literasi data, dan kemampuan berpikir kontekstual yang tidak bisa sepenuhnya digantikan teknologi AI.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani atau Miq Ari yang hadir melalui sambungan Zoom menegaskan bahwa penguatan kapasitas wartawan menjadi kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus informasi digital.
“Di era digital dan perkembangan AI saat ini, wartawan dituntut tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu memverifikasi dan menerjemahkan informasi ilmiah agar mudah dipahami masyarakat,” katanya.
Politikus asal Pulau Lombok itu menilai kolaborasi antara BRIN, DPR RI, dan PWI NTB menjadi langkah strategis untuk membangun literasi publik berbasis data dan riset ilmiah.
Ia juga mengingatkan ancaman manipulasi konten berbasis AI yang kini semakin sulit dikenali publik.
“Pers harus tetap menjadi penjaga kepercayaan publik. Verifikasi, akurasi, dan etika jurnalistik harus tetap menjadi fondasi utama di tengah banjir informasi digital,” tandasnya.(*)
