POLEMIK sebuah acara yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo yang kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama (bukber) bernuansa “Bollywood” beberapa hari lalu, memang akhirnya diakhiri dengan permintaan maaf. Langkah ittu tentu tetap patut dihargai. Sebab, dalam dunia pemerintahan, keberanian mengakui kekeliruan bukanlah hal yang mudah.
Namun, permintaan maaf saja tidak otomatis menutup pertanyaan publik. Justru setelah polemik itu mulai melandai, muncul satu pertanyaan sederhana yang terasa semakin relevan. Apa sebenarnya korelasi antara Sidoarjo dengan budaya India hingga sebuah rapat birokrasi strategis dan bukber itu bisa terasa seperti tayangan film Bollywood?
Di satu sisi, peristiwa itu memang tampak lucu. Banyak orang menanggapinya dengan humor, meme, bahkan candaan di media sosial. Gambaran bukber yang tiba-tiba terasa seperti panggung hiburan mewah, memang menghadirkan nuansa komedi yang sulit diabaikan.
Tetapi, di balik kelucuan itu sejatinya terselip rasa getir. Betapa tidak, yang sedang berlangsung bukanlah acara hiburan, melainkan forum resmi pemerintahan yang seharusnya membahas urusan publik. Pelayanan masyarakat, pembangunan daerah, hingga berbagai persoalan yang dihadapi warga Sidoarjo.
Nah, ketika ruang birokrasi berubah menjadi tontonan yang terasa “ada-ada saja” itu, wajar jika publik mulai mempertanyakan keseriusan dan sensitivitas para pejabatnya.
Bukan berarti budaya India harus dipandang secara negatif. India adalah salah satu pusat peradaban besar dunia, dengan tradisi seni yang kaya dan industri film Bollywood yang mendunia. Namun persoalannya bukan pada budayanya, melainkan pada konteksnya.
Apa relevansinya dengan rapat birokrasi dan bukber dengan sebuah kabupaten di Jawa Timur?
Sidoarjo sendiri bukan daerah yang kekurangan identitas. Tradisi Jawa yang kuat, kehidupan pesantren yang dinamis, serta kekayaan budaya lokal masyarakat adalah bagian dari karakter daerah penyangga Kota Surabaya itu. Identitasnya u selama ini justru menjadi kekuatan sosial yang membentuk wajah Sidoarjo.
Karena itu, ketika sebuah forum resmi pemerintah justru menampilkan nuansa budaya yang tidak memiliki hubungan jelas dengan konteks daerah serta salah momentum, publik merasa janggal. Apakah ini sekadar hiburan? Gimmick acara? Atau hanya spontanitas yang kurang dipikirkan dampaknya?
Dalam birokrasi, simbol dan gestur sering kali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apa yang dilakukan pejabat publik bukan hanya dilihat sebagai tindakan pribadi, tetapi juga sebagai representasi institusi.
Di situlah persoalan sebenarnya muncul.
Birokrasi membutuhkan wibawa, bukan sensasi. Pejabat publik tentu boleh bergembira, bercanda, dan membangun suasana kekeluargaan—terlebih dalam momentum buka puasa bersama. Tetapi ada ruang dan waktu yang tepat untuk itu.
Forum resmi pemerintahan seharusnya tetap menjaga marwah institusi dan menghormati kepercayaan masyarakat yang telah diberikan. Karena pada akhirnya, masyarakat tidak sedang menonton dan tidak sedang butuh tayangan film Bollywood. Mereka sedang menyaksikan bagaimana pemerintahan daerah mereka bekerja.
Dan dari peristiwa kecil yang tampak lucu itu, publik diingatkan pada satu hal penting. Panggung birokrasi seharusnya tidak berubah menjadi panggung hiburan alias lucu-lucuan. (*)
