KabarBaik.co – Para pengusaha mal di Jawa Timur mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Mereka khawatir kebijakan tersebut dapat menekan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap bisnis pusat perbelanjaan dan sektor ritel.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Sutandi Purnomosidi menyatakan jika kebijakan efisiensi dilakukan tanpa perhitungan matang, hal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kita lihat, tingkat kunjungan ke mal masih sangat stabil, bahkan lebih baik dibandingkan Januari tahun lalu. Namun, kami tetap waspada dan akan melakukan evaluasi dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Sutandi ditemui di Surabaya, Minggu (16/2).
Sutandi menjelaskan bahwa dampak kebijakan efisiensi baru dapat terlihat jelas dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
“Mungkin pada akhir kuartal pertama nanti, kita bisa melakukan evaluasi lebih mendalam. Saat ini, kami belum melihat dampak yang signifikan,” tambahnya.
Meski demikian, ia memprediksi bahwa kebijakan efisiensi akan mulai memengaruhi daya beli masyarakat dalam waktu dekat. Faktor eksternal, seperti perang dagang global, juga dapat memperparah situasi.
“Dulu saat perang dagang di era Donald Trump, Indonesia tidak terlalu terdampak karena konsumsi dalam negeri kita masih kuat. Tapi sekarang, dengan adanya kebijakan efisiensi, situasinya bisa berbeda,” paparnya.
Menurut Sutandi, salah satu aspek kebijakan efisiensi, seperti pelarangan seminar atau pertemuan di hotel, dapat mengurangi peredaran uang di masyarakat.
“Kalau uang beredar sedikit, daya beli masyarakat akan turun karena semuanya berusaha berhemat. Ini yang kami khawatirkan akan berdampak pada sektor ritel dan UMKM,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kebijakan efisiensi, tetapi meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak jangka panjangnya terhadap pelaku usaha.
“Kalau dampaknya negatif, yang keberatan bukan hanya saya, tetapi juga para retailer dan pelaku UMKM lainnya,” ujarnya.
Sebagai Direktur Marketing Pakuwon Grup, Sutandi berharap pemerintah dapat menemukan solusi untuk mengatasi dampak efisiensi terhadap daya beli masyarakat.
“Kami percaya bahwa orang-orang di pemerintahan adalah orang-orang pintar. Tugas kami adalah tetap berusaha dan bersikap realistis,” tutupnya.
Para pengusaha pusat perbelanjaan kini hanya bisa menunggu hasil evaluasi dan dampak kebijakan efisiensi anggaran dalam beberapa bulan ke depan. Mereka berharap kebijakan ini tidak sampai memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.(*)
