KabarBaik.co, Banyuwangi – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyebut delapan program prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto untuk 2027 selaras dengan agenda pembangunan yang selama ini dijalankan Pemkab Banyuwangi.
Delapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
“Delapan program tersebut selaras dengan agenda pembangunan daerah yang selama ini dijalankan Banyuwangi. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan program daerah, manfaat pembangunan akan semakin dirasakan masyarakat,” kata Ipuk.
Program tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan terkait RAPBN 2027 di Gedung MPR RI, Jumat (14/8). Ipuk menyaksikan pidato tersebut bersama Wakil Bupati Mujiono, pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi, jajaran Forkopimda, serta kepala OPD di Gedung DPRD Banyuwangi.
Dalam sektor pangan, Ipuk mengatakan Banyuwangi telah menerapkan regulasi untuk melindungi lahan sawah produktif dari alih fungsi menjadi bangunan permanen. Kebijakan itu ditujukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.
Banyuwangi menjadi salah satu daerah penyangga pangan Jawa Timur. Pada 2025, daerah tersebut mencatat surplus beras sebesar 383.258,03 ton, sedangkan produksi beras Januari-Juni telah surplus 174.005 ton.
Di bidang pendidikan, sejumlah program dijalankan untuk menekan angka putus sekolah, memperluas akses perguruan tinggi, dan memperkuat pendidikan inklusif. Program tersebut antara lain Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Beasiswa Progresif (B-Pro), Garda Ampuh, Rindu Bulan, Agage Pinter, dan Siswa Asuh Sebaya (SAS).
“Banyuwangi juga mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan untuk pembangunannya,” ujar Ipuk.
Sementara di sektor kesehatan, Pemkab Banyuwangi fokus pada penurunan stunting, layanan kesehatan berbasis desa, serta peningkatan sarana dan prasarana puskesmas. Pemkab juga menjadwalkan dokter spesialis di puskesmas untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Semua ini untuk memberikan layanan kesehatan terbaik sebagaimana harapan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan rakyat Indonesia,” katanya.
Ipuk menambahkan, upaya penurunan kemiskinan juga menjadi bagian dari program pembangunan Banyuwangi. Melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, angka kemiskinan Banyuwangi pada 2025 turun menjadi 6,13 persen, atau menjadi yang terendah sepanjang sejarah daerah tersebut. (*)
