KabarBaik.co – Bupati Jombang Warsubi menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jombang dalam pembahasan Rancangan Perda RPJMD 2025–2029. Dalam rapat paripurna tersebut, Warsubi merespons satu per satu masukan dari tujuh fraksi DPRD.
Menanggapi kritik Fraksi PDIP yang menilai tahapan RPJMD masih bersifat umum, Bupati Warsubi menegaskan bahwa pentahapan pembangunan telah disusun sesuai visi dan misi pemerintahan.
“RPJMD adalah panduan utama penyusunan RKPD tahunan. Konsep trickle-down effect tahun 2027 sudah kami sesuaikan. Fokus kita percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, khususnya bagi kelompok rentan dan UMKM,” ujar Warsubi pada Selasa (24/6).
Sorotan Fraksi Golkar soal ketimpangan pembangunan SDM juga dijawab tegas. Ia memastikan tidak ada diskriminasi dalam akses pendidikan.
“Akses pendidikan dari prasekolah hingga menengah akan ditingkatkan secara inklusif, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan,” katanya.
Terkait masalah pengangguran dan kemiskinan, Warsubi memaparkan sejumlah program konkret seperti “Satu Dusun Satu Wirausaha Baru”, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), dan bantuan sosial terintegrasi.
Fraksi PPP meminta penguatan kesalehan sosial. Warsubi menegaskan hal itu menjadi prioritas dalam program Asta Cita.
“Tunjangan guru ngaji akan dinaikkan. Kami juga prioritaskan pembangunan sarana ibadah dan taman tematik dari tingkat desa hingga kecamatan,” jelasnya.
Sementara Fraksi Gerindra menyoroti ketimpangan wilayah dan akses infrastruktur di desa terpencil. Warsubi memastikan tidak ada daerah yang akan tertinggal.
“Pembangunan akan menjangkau hingga desa-desa hutan seperti Jipurapah. Kami kolaborasikan dengan TNI melalui program TMMD,” ujarnya.
Warsubi juga menyambut baik usulan edukasi pengelolaan kembang api sebagai solusi atas maraknya mercon berbahaya.
Fraksi PKS–NasDem menyoroti pengembangan SDM di bidang kesehatan dan ekonomi digital. Bupati menyatakan akan memperluas pelatihan digital dan pengembangan marketplace berbasis eks-kawedanan agar UMKM naik kelas.
Selain itu, Warsubi menegaskan komitmen pada program pendidikan gratis, Universal Health Coverage (UHC), bantuan RTLH, pembangunan drainase, hingga penerangan jalan umum (PJU). Ia menyebut ada skema Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) senilai Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per desa.
“Kami juga lakukan reformasi pelayanan publik dan percepatan investasi melalui Perda No. 7 Tahun 2024,” jelasnya.
Fraksi Demokrat menyoroti sektor olahraga, UMKM, dan kerajinan. Warsubi menyebut dukungan terhadap KONI tetap menjadi prioritas.
“Sub-program UMKM Naik Kelas dan pengembangan industri kreatif akan terus dilanjutkan. Ekonomi kerakyatan harus tumbuh dari desa,” ungkapnya.
Menjawab Fraksi PKB soal belum tercantumnya sasaran pokok RPJPD dalam RPJMD, Warsubi memastikan bahwa seluruh isu strategis telah diakomodasi secara substansial.
“Keamanan, energi terbarukan, ketahanan pangan, hingga penguatan keluarga sudah masuk dalam RPJMD dengan pendekatan lintas sektor,” ucapnya.
Ia juga menegaskan penanggulangan kemiskinan akan diarahkan pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Tak lupa, Warsubi menanggapi isu penempatan SDM di jabatan strategis. Ia menjamin bahwa sistem merit tetap dipegang teguh, dan jabatan diisi berdasarkan kompetensi, bukan transaksi.
“Seluruh masukan dan kritik dari fraksi-fraksi menjadi catatan penting bagi kami dalam menyempurnakan RPJMD menuju Jombang yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.(*)
