KabarBaik.co – Anggota DPRD Jatim Sumardi menggelar kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) II Tahun 2025. Kegiatan digelar di halaman Lembaga Pendidikan milik Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Pancasila di Mojowarno, Jombang.
Dalam reses tersebut, legislator dari Fraksi Golkar itu mendapat berbagai keluhan dari para kepala sekolah, guru formal, guru ngaji, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.
Aspirasi paling dominan datang dari lembaga pendidikan swasta yang mengeluhkan kondisi bangunan sekolah dan berkurangnya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
Kepala SMK Pancasila Fery Kurniawan mengaku prihatin dengan kondisi sekolah yang dipimpinnya. Ia menyoroti bangunan yang rusak dan menurunnya kuota penerima PIP bagi siswa kurang mampu.
“Pemangkasan PIP sangat terasa. Dulu siswa kami banyak yang dapat, sekarang menurun drastis. Padahal ekonomi masyarakat di sini rata-rata menengah ke bawah. Harapan kami, permohonan PIP bisa kembali terserap maksimal,” kata Fery di hadapan Sumardi, Selasa (1/7/2025).
Keluhan serupa juga disampaikan Muhammad Nur Husaini, Kepala SMA Pancasila. Selain PIP dan kondisi fisik bangunan, ia menyoroti ketimpangan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan Jatim dibandingkan dengan Kementerian Agama (Kemenag).
“TPP guru swasta di Diknas tidak ada inpasing, sementara di Kemenag masih ada. Ini jelas timpang. Harapannya, inpasing bisa diadakan kembali di bawah Cabdin,” ujar Husaini.
Tak hanya guru formal, keluhan juga datang dari Mubaiyyinah, guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Mojowarno. Ia menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru ngaji.
“Pendidikan Al-Qur’an masih kurang diperhatikan, terutama di tingkat provinsi. Gaji guru ngaji belum layak. Kami berharap ada insentif dari pemerintah, terutama di Mojowarno,” ungkap Mubaiyyinah.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Sumardi menyampaikan keprihatinannya. Ia mengakui banyak bangunan sekolah, termasuk bangunan SMK Pancasila yang sudah dalam kondisi rusak dan membahayakan.
“Kami banyak menerima keluhan soal fasilitas sekolah. Bangunannya memang tua dan sebagian besar rusak. Ini perlu segera ditangani, apalagi di tengah persaingan dunia pendidikan yang makin ketat,” ujar Sumardi yang akrab disapa Cak Sumardi.
Ia juga menyatakan telah menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mengawal proposal bantuan dari APBD Jatim untuk perbaikan bangunan sekolah.
“Proposal sudah kami masukkan ke dinas terkait. Saat ini sedang dalam proses. Sementara, ruang kelas yang rusak digantikan dengan ruangan lain yang masih bisa dipakai,” jelasnya.
SMK Pancasila sendiri diketahui memiliki sembilan rombongan belajar (rombel), namun keterbatasan ruang menjadi kendala utama dalam kegiatan belajar.
Ke depan, pihak sekolah berencana membangun gedung bertingkat untuk mengakomodasi jumlah siswa yang terus meningkat.
Terkait PIP dan kesejahteraan guru TPQ, Sumardi berjanji akan segera melakukan komunikasi dan kajian bersama pihak eksekutif. Menurutnya, dibutuhkan pendalaman data dan koordinasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara menyeluruh. (*)
