KabarBaik.co, Bojonegoro– Pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Karangnongko kini menghadapi ancaman keterlambatan serius. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah disebut-sebut berdampak langsung pada progres proyek, bahkan diperkirakan molor hingga tahun 2030. Hingga awal April 2026, persoalan pembebasan lahan masih menjadi kendala utama.
Kepala Desa Kalangan, Margomulyo, Kasmani, mengungkapkan bahwa masa berlaku penetapan lokasi (penlok) telah habis dan belum ada kejelasan perpanjangan dari pihak terkait.
“Perpanjangan penlok itu hanya setahun sekali dan sekarang sudah habis. Tinggal beberapa bulan, tapi sampai April ini belum ada informasi lagi,” ujarnya, Selasa (7/4).
Pihak desa sebenarnya telah berupaya mencari kejelasan dengan mengirimkan surat kepada bupati pada 19 Februari lalu. Surat tersebut berisi sejumlah permohonan penting, mulai dari kejelasan relokasi warga terdampak, identifikasi lahan yang belum terdata, hingga penerbitan sertifikat sisa tanah dan pelepasan tanah kas desa (TKD). Namun hingga kini, belum ada tanggapan resmi.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan warga. Kasmani bahkan menyebut kemungkinan terburuk jika proyek tidak dilanjutkan. “Kalau memang gagal, ya sertifikat-sertifikat ini harus segera dikembalikan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Ngelo, Tri Maryono. Ia menyebut pembebasan lahan di wilayahnya masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait tanah kas desa, fasilitas umum (fasum), dan fasilitas sosial (fasos). Selain itu, progres pembangunan fisik dinilai belum berjalan optimal.
“Paket satu sempat berhenti, paket dua masih jalan tapi tidak ramai. Secara fisik belum maksimal,” jelasnya.
Tri Maryono juga menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap lambatnya pembangunan. Awalnya proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2026, namun mundur menjadi 2028, dan kini berpotensi kembali molor hingga 2030.
“Dengan kondisi sekarang, belum tentu 2030 sudah selesai,” keluhnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Bojonegoro, Retno Wulandari, menyampaikan bahwa progres pembebasan lahan sebenarnya sudah cukup tinggi. Dari total 666 bidang lahan, sebanyak 622 bidang atau lebih dari 90 persen telah diselesaikan.
“Untuk progres fisik sendiri, per Januari lalu baru mencapai sekitar 36,75 persen,” terang Retno.
Sebagai informasi, Bendungan Karangnongko merupakan proyek strategis nasional yang berada di dua wilayah, yakni Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Proyek ini diharapkan mampu mengairi sekitar 6.950 hektare lahan pertanian serta menyediakan air baku sebesar 1,15 meter kubik per detik. (*)
