KabarBaik.co, Malang – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo menyoroti kondisi ekonomi masyarakat menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Ia menyebut terjadi penurunan daya beli masyarakat yang terlihat dari turunnya omzet di pasar-pasar tradisional dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Andreas, fenomena tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar segera mengambil langkah antisipasi sebelum kondisi semakin memburuk, terutama jika nantinya terjadi kenaikan harga dan inflasi. “Kalau kita menunggu sampai masalah terjadi baru bertindak, itu sudah terlambat. Mumpung belum terjadi, perlu dilakukan langkah antisipasi,” ujar Andreas di kantor DPC PDIP Kota Malang.
Ia menjelaskan, kondisi di sejumlah pasar tradisional menunjukkan penurunan omzet pedagang dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Hal itu menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat sedang mengalami pelemahan. Menurutnya, jika kondisi tersebut dibarengi dengan kenaikan harga barang dan inflasi, maka beban masyarakat akan semakin berat.
Karena itu, PDIP telah menerbitkan instruksi kepada kepala daerah pada 5 Maret lalu agar menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pasca Lebaran.
Selain faktor domestik, Andreas juga menyoroti pengaruh kondisi global terhadap perekonomian nasional. Salah satunya adalah konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati 100 dolar AS per barel. “Kita berharap konflik di Timur Tengah segera selesai sehingga harga minyak bisa turun lagi. Tetapi kita tidak bisa hanya berharap tanpa melakukan persiapan,” katanya.
Di sektor pangan, Andreas juga mengingatkan adanya potensi kemarau panjang berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Setelah musim hujan panjang, kondisi tersebut diperkirakan dapat berdampak pada produksi pangan. Menurutnya, informasi berbasis data ilmiah tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipatif sejak dini.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program yang langsung menyentuh masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, buruh, serta kelompok rentan lainnya. “APBD yang saat ini terbatas harus diprioritaskan untuk program yang langsung bersinggungan dengan masyarakat bawah,” tegasnya.
Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mendorong agar belanja pemerintah daerah dapat memprioritaskan produk dari UMKM lokal guna membantu perputaran ekonomi di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Andreas juga mengungkap temuan BAKN terkait Sisa Anggaran Lebih (SAL) di Jawa Timur yang mencapai sekitar Rp 6 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut kerap tidak dapat segera dimanfaatkan karena harus menunggu proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. “Dana ini sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah, tetapi seringkali terkunci karena menunggu proses audit,” ujarnya.
Karena itu, BAKN saat ini mendorong harmonisasi antara siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD agar pemanfaatan saldo keuangan daerah dapat dilakukan sejak awal tahun tanpa harus menunggu proses audit selesai.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu arus kas pemerintah daerah sehingga roda perekonomian di daerah dapat bergerak lebih cepat. (*)
