KETIKA seorang wakil menteri mengendarai Vespa, lalu disorot soal pelat nomornya, publik semestinya mendapatkan penjelasan. Namun yang muncul justru ancaman laporan polisi. Bukan klarifikasi yang tenang. Bukan penjelasan sederhana. Yang mengemuka malah nada ancaman untuk melaporkan pihak yang dianggap melakukan fitnah.
Begitulah polemik yang melibatkan Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah, dalam beberapa hari terakhir. Unggahan yang memperlihatkan mantan ketua Pemuda Muhammadiyah itu mengendarai Vespa bernopol B 6008 DAS berkembang menjadi perbincangan publik setelah muncul caption di media sosial bahwa pelat nomor tersebut “bodong”.
Dahnil kemudian memberikan penjelasan. Pelat nomor itu bukan bodong, melainkan terkait kendaraan dengan “surat mati”. Kondisi semacam itu disebut bukan sesuatu yang asing bagi para penghobi skuter tua. Dijelaskan juga bahwa motor tersebut baru dibeli dari pemilik sebelumnya dan surat-suratnya sedang diurus kembali.
Kemudian muncul informasi dari sistem administrasi kendaraan yang ikut diperiksa oleh warganet melalui aplikasi. Polemik pun bergulir semakin jauh. Nah, sampai di titik ini, sesungguhnya tidak ada yang luar biasa. Publik bertanya, pejabat menjelaskan. Sesederhana itu.
Dalam negara demokrasi, masyarakat berhak meminta penjelasan dari pejabat publik. Apalagi ketika sesuatu yang ditampilkan ke ruang publik menimbulkan pertanyaan. Sebaliknya, pejabat juga tentu memiliki hak untuk meluruskan informasi yang dianggap keliru.
Masalahnya muncul ketika respons terhadap pertanyaan publik justru lebih cepat bergerak ke arah ancaman proses hukum. Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar pelat nomor sebuah motor scooter.
Seharusnya, pejabat publik memiliki kulit lebih tebal daripada masyarakat biasa. Bukan berarti harus membiarkan fitnah atau tuduhan palsu begitu saja. Tetapi, sebagai orang yang menerima amanah publik, mereka dituntut untuk mampu membedakan kritik, pertanyaan, kekeliruan informasi, satire, dan fitnah.
Tidak semua kritik adalah fitnah. Tidak semua pertanyaan adalah serangan. Dan tidak setiap pernyataan yang dianggap merugikan nama baik harus serta-merta dibawa ke ranah hukum. Pejabat publik semestinya menjawab dengan data, bukan dengan ketakutan. Meluruskan dengan bukti, bukan memperbesar persoalan dengan ancaman.
Apalagi, jabatan yang disandang adalah Wakil Menteri Haji dan Umrah. Jabatan ini memang tetap merupakan jabatan birokrasi pemerintahan. Namun, di sebagian kalangan, kedudukan ini secara sosial membawa ekspektasi moral yang tidak kecil. Kementerian yang mengurusi kepentingan umat dan pelayanan ibadah, tentu diharapkan menampilkan wajah yang lebih sabar, tenang, terbuka, dan matang menghadapi perbedaan pendapat.
Karena itu, yang diuji dalam perkara ini sesungguhnya bukan sekadar status sebuah pelat nomor. Yang sedang diuji adalah kematangan seorang pejabat ketika berhadapan dengan sorotan publik. Kritik, bahkan yang kasar, sinis, atau keliru sekalipun, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Jika informasinya salah, luruskan. Jika tuduhannya tidak berdasar, bantah. Jika diperlukan, tunjukkan bukti.
Dengan cara seperti itu, persoalan kecil akan tetap menjadi persoalan kecil. Sebaliknya, ketika setiap sorotan dijawab dengan ancaman laporan, maka persoalan yang semula sederhana justru berpotensi menjadi semakin besar. Publik bukan hanya akan bertanya tentang pelat nomor, tetapi juga bertanya mengapa seorang pejabat begitu mudah merasa terancam oleh kritik.
Di sinilah paradoksnya. Semakin keras ancaman hukum dilontarkan, semakin besar pula perhatian publik terhadap perkara yang sebelumnya mungkin hanya lewat sebagai unggahan biasa.
Dahnil atau tokoh siapapun tentu berhak menjadi penghobi scooter. Juga berhak memberikan klarifikasi. Jika memang ada tuduhan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, bisa pula menempuh langkah hukum yang tersedia. Tetapi, sebagai pejabat publik, selalu ada pilihan yang jauh lebih elegan. Jelaskan, buktikan, lalu selesai.
Jika dokumen kendaraan memang sedang dalam proses pengurusan, tunjukkan penjelasannya. Jika tudingan itu keliru, luruskan. Jika ada kesalahpahaman, selesaikan dengan komunikasi yang baik. Sebab, jabatan publik bukan ruang yang bebas dari kritik. Justru, sebaliknya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula sorotan yang harus diterimanya.
Maka, jika seseorang tidak siap menerima pertanyaan publik, barangkali persoalannya bukan pada publik yang terlalu cerewet. Bisa jadi persoalannya adalah pada kesiapan orang tersebut memikul jabatan yang dipilihnya. Jabatan publik bukan tempat bagi orang yang mudah tersinggung.
Jabatan publik adalah ruang pengabdian yang menuntut kesediaan untuk diawasi, dipertanyakan, dikritik, bahkan disalahpahami. Semua itu merupakan bagian dari konsekuensi menjadi pejabat negara.
Karena itu, jika seorang pejabat merasa setiap kritik sebagai ancaman, setiap pertanyaan sebagai penghinaan, dan setiap sorotan sebagai sebuah serangan terhadap harga diri, maka ada satu pilihan yang layak direnungkan: Mundur.
Mundur bukan berarti kalah. Dalam logika pelayanan publik, mundur dapat menjadi sikap yang justru terhormat, sebuah pengakuan bahwa seseorang belum cukup siap secara mental dan emosional menghadapi konsekuensi jabatan yang memang sejak awal disadari pasti penuh sorotan.
Sepertinya lebih baik mengundurkan diri daripada membiarkan sensitivitas pribadi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi yang diemban.
Di sinilah metafora Vespa itu menjadi menarik. Skuter tua bisa berusia puluhan tahun, tetapi tetap berjalan. Mesinnya mungkin tidak lagi sempurna. Ada goresan di sana-sini. Ada bagian yang harus diperbaiki. Namun ia tetap melaju di jalan raya. Tahan banting.
Seorang pejabat publik semestinya juga begitu. Tidak mudah mogok hanya karena sedikit goresan kritik. Tidak langsung berhenti hanya karena ada suara sumbang dari pinggir jalan. Dan tidak perlu membunyikan sirene hukum setiap kali ada orang yang bertanya. Nah, menjadi ironis jika kendaraan tua yang dikendarainya justru terlihat lebih tahan banting daripada orang yang mengendarainya bukan? (*)
