KabarBaik.co, Mojokerto– Diskominfo Kota Mojokerto menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait pengelolaan tata kelola Satu Data Kota Mojokerto sesuai prinsip Satu Data Indonesia 2026. Kegiatan ini berlangsung di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa implementasi Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan strategis.
“Data tidak hanya dirilis dan disampaikan kepada pihak yang membutuhkan, tetapi menjadi dasar perencanaan dan pembangunan program kegiatan. Jika data tidak valid, maka program tidak akan tepat sasaran,” ujar Ning Ita, sapaan akrabnya, Sabtu (25/4).
Ia menambahkan data yang tidak akurat akan berdampak pada tidak tercapainya output dan outcome program sesuai harapan. Karena itu, data harus terus diperbarui secara berkala mengingat sifatnya yang dinamis.
Selain itu, Ning Ita menekankan pentingnya akuntabilitas data, baik dari sisi sumber maupun tingkat keakuratannya. Ia juga meminta agar data dapat diakses dengan mudah oleh para pengguna.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyoroti tren penurunan akses pada portal Satu Data Kota Mojokerto. Berdasarkan catatan, akses tertinggi terjadi pada 2023, kemudian menurun pada 2024 dan kembali turun di 2025.
“Ini perlu kita evaluasi bersama. Apakah karena masyarakat tidak membutuhkan data yang disajikan, atau ada kendala sistem yang perlu diperbaiki,” katanya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Mojokerto Citra Mayangsari menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam pengelolaan Satu Data.
Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas data strategis sektoral serta membangun komitmen bersama dalam mendukung transformasi digital dan layanan publik berbasis data.
FGD tersebut menghadirkan Tenaga Ahli Data Scientist, Farida, sebagai narasumber utama. Kegiatan berlangsung selama dua hari, dengan hari pertama diisi pemaparan materi, sementara hari kedua dilanjutkan dengan sesi desk bersama masing-masing perangkat daerah. (*)
