KabarBaik.co – Komisi II DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), Selasa (9/9). Raker itu bertujuan untuk menanyakan kesiapan Banyuwangi menjadi daerah pilot project dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial (Bansos) nasional.
Dalam rakor itu, Komisi II, Emy Dwi Lestari menanyai kesiapan seperti sisi infrastruktur digital, keterbatasan literasi digital masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga keakurasian data penerima Bansos.
“Harapan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar,” kata Emy.
Emy menyebut digitalisasi bansos ini akan berguna memudahkan penyaluran bansos. Sekaligus memastikan transparansi, ketepatan dan efisiensi administrasi.
“Aplikasi digitalisasi Bansos dirancang untuk memudahkan pendaftaran penerima manfaat Bansos secara mandiri dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang terintegrasi pada Data terpadu kesejahteraan Sosial, Rekening Listrik,BPJS Ketenagakerjaan, ATR/BPN dan BI Himbara,” jelasnya.
Emy mengatakan melalui sistem digital, verifikasi data lintas lembaga dapat dilakukan secara otomatis dan sederhana, potensi subjektivitas berkurang, dan masyarakat dapat terlibat langsung dalam usulan serta sanggahan data penerima bansos.
“Dalam rapat kita juga menanyakan kesiapan infrastruktur digital maupun literasi digital yang dimiliki warga,” ucapnya.
Apabila warga penerima manfaat tidak memiliki ponsel atau kesulitan akses internet, warga bisa mendaftar melalui tenaga pendamping sosial yang sudah dilatih menggunakan portal atau aplikasi digitalisasi Bansos.
Sementara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB, Henik Setyorini menyampaikan bahwa terkait kesiapan digitalisasi Bansos, saat ini ada beberapa kementerian antara lain Kementerian Sosial, Kemenpan RB, Kementerian Komunikasi dan Digital ,Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Ekonomi Nasional tengah memberikan pelatihan kepada pendamping PKH dan TKSK yang nantinya akan menjadi agen digitalisasi Bansos.
“Hampir mayoritas masyarakat penerima manfaat tidak punya Handphone yang suport maka nanti teman-teman agen ini yang akan membantu masyarakat yang memang berhak menerima Bansos untuk mendaftarkan,” ucap Henik Setyorini.
Melalui program digitalisasi Bansos, lanjut Henik, masyarakat bisa mendaftar secara mandiri dengan dukungan verifikasi Biometrik yang terkoneksi langsung ke beberapa kementerian seperti Kementerian ATR/BPN, BPJS Naker, rekening listrik, rekening Bank dan Samsat.
“Sistem ini nanti bisa menolak dan bisa mengakomodasi warga yang memang layak mendapatkan Bansos sehingga tidak ada lagi manipulasi data,” ucapnya.
Henik menambahkan sebelum pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos, akan ada penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat di Banyuwangi.
“Saat ini kita belum biisa melakukan simulasi karena masih on proses,” tambahnya.
Untuk mendukung program tersebut, bahkan Banyuwangi telah menyiapkan Inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini dapat mengakses berbagai layanan yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung.
