KabarBaik.co — Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi, mengkritik keras kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik yang masih menempatkan penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan mental sebagai petugas parkir di sejumlah titik publik.
Menurutnya, meski tidak ingin mendiskreditkan disabilitas, penugasan sebagai juru parkir (jukir) tidaklah tepat dan berpotensi membahayakan.
“Kami tidak bermaksud mendiskriminasi atau menjustifikasi disabilitas. Disabilitas bukan hal yang jelek dan memang tidak patut untuk diskriminasi, termasuk dalam dunia kerja. Namun pekerjaan juga harus sesuai dan cocok dengan kondisi,” ujar Hamdi saat dihubungi, Minggu (8/6).
Ia mencontohkan potensi bahaya jika petugas parkir yang menyandang disabilitas harus berhadapan dengan situasi rawan pencurian kendaraan. “Kalau suatu waktu ada orang berniat jahat mencuri motor, lalu bagaimana? Dan apa yang terjadi? Bisa dibayangkan itu,” ujarnya retoris.
Lebih lanjut ia menyoroti soal tersebarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang jukir perempuan bersitegang dengan pengendara di Terminal Bunder, Gresik. Dalam video tersebut, mobil pengguna parkir terserempet bus hingga bagian depannya penyok.
Alih-alih bertanggung jawab, petugas parkir itu justru menyuruh bus melanjutkan perjalanan tanpa memberikan solusi dan malah melontarkan ancaman pemukulan kepada pengguna yang merekam kejadian tersebut.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa, jukir tersebut merupakan ODGJ yang bahkan telah berkali-kali ditangani. Namun sampai saat ini, belum ada jawaban resmi dari Dishub terkait insiden ini ketika dihubungi.
Hamdi pun menjelaskan bahwa masukan ini sudah disampaikan ke Dishub Gresik. “Masukan seperti ini sudah kami sampaikan, tapi sampai sekarang masih berjalan seperti ini,” ungkapnya.
Selain persoalan penempatan jukir disabilitas dan ODGJ, Hamdi juga menyoroti profesionalisme petugas parkir secara umum. Banyak petugas yang bekerja tanpa pelatihan memadai, tidak mengenakan seragam resmi, bahkan hanya menggunakan rompi seadanya, kaos, celana pendek, dan sandal jepit.
Ia juga menemukan fakta bahwa satu petugas seringkali mengelola dua titik parkir sekaligus, sehingga pengawasan dan pelayanan tidak optimal. “Hal tersebut itu yang membuat kita miris. Itu kan menunjukkan bahwa petugas parkir kita tidak profesional,” tegas politisi PKB tersebut.
Permasalahan pengelolaan parkir di Gresik ini menjadi perhatian serius DPRD, yang berharap Dishub dapat segera mengambil langkah perbaikan. Sebab selain menjadi cermin ketidakprofesionalan, penempatan petugas yang tidak tepat juga bisa menimbulkan risiko keamanan dan kerugian bagi masyarakat pengguna layanan parkir.
Hingga berita ini diturunkan, Dishub Gresik belum memberikan jawaban ataupun respons resmi mengenai kasus tersebut.(*)
