KabarBaik.co, Jember – Fenomena parade sound horeg yang kian marak dan memicu pro-kontra di masyarakat mendorong DPRD Kabupaten Jember mengambil langkah tegas.
Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dewan kini tengah mengakselerasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember Hanan Kukuh Ratmono, menjelaskan bahwa Raperda Trantibum ini sebenarnya telah dirancang sejak 2024 dari inisiasi pembahasan tahun 2023. Regulasi ini juga menjadi prioritas utama dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Jember Tahun 2026.
“Maraknya diskusi publik terkait sound horeg yang menimbulkan pro dan kontra membuat pembahasan aturan ini makin mendesak,” ungkap Hanan, Minggu (16/8).
Ia menegaskan, hadirnya payung hukum ini bertujuan sebagai penengah agar tidak timbul gesekan sosial antara kelompok masyarakat yang mendukung dan yang menolak keberadaan sound horeg.
Meski Raperda ini mengatur ketertiban publik secara luas, terdapat beberapa poin krusial yang secara spesifik akan membatasi aktivitas sound horeg, di antaranya, jam operasional, batas desibel.
“Ketika tingkat desibel suara tidak dikontrol, hal itu jelas mengganggu kenyamanan warga,” tegas Hanan.
Saat ini, Bapemperda DPRD Jember telah menuntaskan pembahasan sekitar 10 pasal dan terus mengebut sisa draft yang ada. Hanan menyebut detail teknis tidak akan dijabarkan secara kaku dalam pasal, melainkan berfokus pada mekanisme menjaga ketertiban umum.
Menutup keterangannya, Hanan mengingatkan pentingnya kesadaran toleransi dalam bertetangga dan bermasyarakat.
“Setiap warga memang memiliki hak untuk menikmati hobinya, termasuk sound horeg. Namun, hak tersebut dibatasi oleh kewajiban menghormati kenyamanan orang lain. Tidak semua hal yang kita sukai bisa diterima sama oleh warga sekitar,” pungkasnya.(*)
