KabarBaik.co – Sejumlah warga Kecamatan Nglegok menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Blitar terkait permintaan pembukaan kembali aktivitas pertambangan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka.
Warga mengaku bahwa penutupan tambang yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak signifikan terhadap perekonomian mereka.
Namun, di sisi lain, aktivitas pertambangan di Kabupaten Blitar juga sering menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait kelengkapan izin serta penggunaan alat berat yang dinilai merugikan lingkungan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Aryo Nugroho, menegaskan bahwa DPRD akan mencari solusi terbaik agar aktivitas pertambangan di Kabupaten Blitar ke depan bisa memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.
“Meskipun penutupan tambang ini bukan wewenang daerah, DPRD tetap akan mengadvokasi keluhan masyarakat. Ini akan menjadi pembahasan agar bisa ditemukan solusi yang menguntungkan semua pihak,” ujar Aryo, Rabu (5/3).
DPRD Kabupaten Blitar juga berencana mendorong lahirnya regulasi yang lebih baik di sektor pertambangan, termasuk peningkatan kontribusi tambang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami ingin pemerintahan yang baru bisa merancang regulasi yang jelas agar sektor pertambangan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Selama ini, sumbangsih sektor pertambangan terhadap PAD masih sangat kecil,” jelas Aryo yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan.
Meski izin pertambangan berada di bawah wewenang pemerintah pusat dan provinsi, Aryo menegaskan bahwa Pemkab Blitar masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan potensi PAD dari sektor ini.
“Izin memang dikeluarkan oleh pusat atau provinsi, tapi kita masih bisa mengatur jalur distribusi tambangnya. Kita bisa belajar dari daerah lain yang mengelola sektor pertambangan dengan baik sehingga tetap menghasilkan PAD yang signifikan,” tambahnya.(*)
