KabarBaik.co – Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto meminta kepada petahana baik bupati maupun wakil bupati yang maju Pilbup Mojokerto 2024 untuk tak memanfaatkan fasilitas negara maupun program yang bersumber dari APBD untuk kepentingan politik pribadi menaikkan elektabilitasnya.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Mojokerto Arif Winarko mengatakan, dalam Pilkada di Mojokerto ia mewanti-wanti petahana bupati dan wakil bupati yang sama-sama maju walau tak berpasangan, untuk tak memanfaatkan progam untuk masyarakat yang anggarannya bersumber dari APBD sebagai penunjang elektabilitas politik Pilkada 2024.
“Semua pihak yang bersinggungan dengan Pilkada serentak 2024 dimohon untuk menjaga integritasnya menjamin semua berjalan dengan adil. Siapapun boleh berkompetisi dalam Pilkada serentak 2024 tetapi harus berkompetisi dengan adil,” tegas Arif Winarko, Selasa (10/9).
Arif Winarko membeberkan, PKPU No. 15 Tahun 2017 Pasal 89 ayat 2 menjelaskan, bahwa bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, kegiatan pemilihan daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan penetapan pasangan. Untuk itu dirinya mengingatkan kepada petahana agar tidak memanfaatkan APBD sebagai alat kampanye terselubung ataupun pada masa kampanye mendatang.
“Aturan sudah jelas, petahana baik itu bupati atau wakil bupati supaya tidak memanfaatkan APBD untuk kepentingan program kunjunganpolitik pribadinya,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan kepada para Kepala OPD/Dinas harus berhati-hati ketika menyelenggarakan kegiatan atau acara yang menggunakan APBD. Jika mengundang, harus adil ada bupati dan wakil bupati.
“Saya minta kalau ada kegiatan yang bersumber APBD, yang diundang ya dua-duanyalah bupati dan wakil bupati. Kalau hanya salah satu baik, patut diduga itu sebagai bentuk kampanye yang terselubung memihak salah satu,” tegasnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Mojokerto, Ahmad Dofir. Ia juga mengingatkan kepada petahana untuk menaati UU Nomor 10 Tahun 2016 yang juga jelas melarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam kurun waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
“Kami selaku legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan. Jangan sampai APBD digunakan untuk kampanye, karena jelas APBD itu untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Dofir juga menyinggung terkait anggaran yang turun dari APBN, karena tujuan utama anggaran tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat, jangan sampai digunakan sebagai kepentingan politik pencalonan.
“Dana APBD/APBN itu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan calon,” tegasnya.
Pihaknya juga menyinggung program-program pemerintah yang berpotensi dapat digunakan untuk kampanye tidak digulirkan dahulu. Termasuk rencana pemberian dana hibah kepada Desa maupun OPD menjelang Pilkada Kabupaten Mojokerto.
“Jadi pemberian dana hibah ini sangat riskan. Sebaiknya jangan diberikan menjelang Pilkada,” jelasnya.
Sosok anggota DPRD muda ini menjelaskan kalau Wakil Bupati Mojokerto sudah mengembalikan fasilitas yang melekat kepada pemerintah daerah setelah mendaftar sebagai calon di KPU.
“Ya seharusnya seperti itu pemimpin, memberikan teladan yang baik menghindari memakai fasilitas negara untuk kepentingan pencalonannya,” tandasnya.
Seperti diketahui petahana bupati dan wakil bupati Mojokerto yakni Ikfina Fahmawati dan Muhammad Al Barra sama-sama maju Pilkada 2024. Keduanya bertarung sebagai calon bupati lima tahun mendatang. (*)
