KabarBaik.co – Wakil Ketua DPRD Kota Blitar M. Hardita Magdi, menegaskan bahwa pemerintahan yang baru harus menjalin kolaborasi erat dengan DPRD Kota Blitar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk menjalankan program-program strategis, termasuk instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran dan program makan bergizi gratis.
“Terkait instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran serta program makan bergizi gratis, Pemerintah Daerah diharapkan bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar program ini berjalan dengan baik,” ujar Dito, sapaan akrabnya, usai Sidang Paripurna DPRD Kota Blitar, Selasa (4/3).
Sidang Paripurna tersebut juga menjadi momentum serah terima jabatan (Sertijab) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar periode 2025-2030. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk perwakilan Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Gubernur.
Menurut Dito, program makan bergizi gratis membutuhkan dukungan anggaran daerah. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan provinsi sangat diperlukan agar implementasi program ini berjalan optimal.
“Dalam sistem ini, mungkin anggaran langsung dari pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah juga akan terlibat, baik dalam penyediaan fasilitas maupun pengawasan,” jelasnya.
Terkait visi dan misi pemerintahan baru, Dito menilai bahwa program yang diusung oleh Wali Kota Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba sejalan dengan harapan masyarakat untuk menjadikan Kota Blitar semakin SAE (Sejahtera, Aman, dan Efektif).
“Harapan kami, apa yang telah dirintis oleh Wali Kota sebelumnya, Bapak Santoso, yang sudah baik, bisa dilanjutkan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” tandasnya.
Namun demikian, Dito menekankan bahwa kepala daerah harus bersinergi dengan DPRD, terutama dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, integritas dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
“Tanpa adanya integritas dan komunikasi yang baik, tidak akan ada kesepakatan. Kami di DPRD akan terus memantau kinerja eksekutif demi kepentingan masyarakat Kota Blitar,” tegasnya.
Menanggapi program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, Dito menyebutkan bahwa Syauqul Muhibbin memiliki kebijakan tersendiri dalam menata pemerintahan di Kota Blitar.
“Kami DPRD Kota Blitar berharap kepada Bapak Wali Kota Syauqul Muhibbin agar bisa berkolaborasi, bersinergi, dan berkomunikasi dengan baik dengan semua elemen, terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mengenai anggaran, kami juga menekankan pentingnya komunikasi yang intens, karena bagaimanapun DPRD adalah penentu anggaran dalam APBD,” pungkasnya. (*)
