KabarBaik.co, Malang – Komisi C DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera merealisasikan kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Tujuannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur di wilayah yang berada di atas lahan PT KAI dan BBWS Sungai Brantas.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, menyebutkan banyak wilayah di Kota Malang yang dilintasi aset PT KAI dan BBWS kerap menghadapi persoalan jalan rusak, banjir, hingga masalah lingkungan. Hingga kini belum tertangani secara optimal karena keterbatasan kewenangan anggaran.
“Di Kota Malang banyak wilayah yang dilintasi jalur PT KAI dan BBWS Sungai Brantas. Dari tahun ke tahun tidak ada solusi ketika terjadi jalan rusak, banjir, dan masalah lainnya, karena APBD tidak bisa masuk ke sana. Ini butuh regulasi,” ujar Anas saat kegiatannya di sebuah hotel Kota Malang, Kamis (5/2).
Menurutnya, DPRD Kota Malang telah mendorong adanya kerja sama antara PT KAI dan Pemkot Malang agar APBD dapat digunakan untuk mengintervensi persoalan di wilayah tersebut. “Kemarin kami sudah bertemu dengan PT KAI pusat dan DAOP 8 Surabaya. Responsnya terbuka dan mereka siap bekerja sama dengan Pemerintah Kota Malang,” jelasnya.
Anas menjelaskan, DPRD kini mengawal Pemkot Malang agar segera menuntaskan kerjasama tersebut, sehingga penanganan infrastruktur di lahan PT KAI bisa segera direalisasikan.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, kawasan permukiman masyarakat di sekitar rel kereta api memang berada di bawah kewenangan PT KAI. “Untuk masyarakat yang tinggal di sekitar rel kereta api, lahannya merupakan kewenangan PT KAI. Karena itu, kami membuat MoU yang di dalamnya sudah mengatur tanggung jawab masing-masing antara Pemerintah Kota Malang dan PT KAI,” kata Wahyu.
Dia berharap melalui nota kesepahaman tersebut penanganan persoalan infrastruktur dan lingkungan di kawasan sekitar rel kereta api dapat dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan. (*)
