KabarBaik.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan melayangkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan untuk memberhentikan dua orang sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dua orang tersebut Bernama Imam Muchlisin (sekretariat PPS Desa Sebani, Kecamatan Pandaan) dan Mujib Ridwan (sekretariat PPS Desa Tebas, Kecamatan Gondang Wetan).
Ketua Bawaslu Pasuruan Arie Yoenianto menegaskan, rekomendasi atas pelanggaran administrasi pemilihan tertanggal 20 November 2024 ini merupakan tindak lanjut atas keputusan rapat pleno Bawaslu terhadap temuan pelanggaran. Sebab, keduanya terlibat dalam pemberian dukungan melalui MoU dengan calon bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, pada 29 Juni 2024 lalu.
”Saat menandatangani MoU, keduanya dalam kapasitas Korcam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang merangkap sekretariat PPS. Rekomendasi pelanggaran administrasi ini harus segera ditindaklanjuti KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Arie Yoenianto, Jumat (22/11).
Menurut Arie, surat rekomendasi ini merupakan tindak lanjut surat Bawaslu. Sekaligus meneruskan atas dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang telah dikirimkan kepada KPU Kabupaten Pasuruan pada 11 September 2024 lalu. Karena tidak ada kejelasan keputusan, Bawaslu kemudian melayangkan rekomendasi tersebut.
“Berdasar hasil penelusuran dan kajian Bawaslu, keterlibatan penyelenggara pemilu dengan pemberian dukungan politik, berpotensi mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan calon bupati Pasuruan pada pemilihan mendatang. Hal ini menciderai peraturan dan perundang-undangan. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” tandasnya. (*)